Biaya Operasional Tidak Termasuk Penghasilan Wali Kota

Surabaya, (DOC) – Menanggapi data yang disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyatakan bahwa Wali Kota Surabaya berpenghasilan Rp 194,1 juta per bulan, Pemkot Surabaya merasa perlu meluruskan beberapa hal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, penyampaian informasi tentang penghasilan kepala daerah memang sah-sah saja, namun perlu dipahami posting maupun penggunaannya agar tidak terjadi salah persepsi terkait gaji wali kota dan wakil wali kota.

Versi FITRA menyebutkan, penghasilan Wali Kota Tri Rismaharini sebesar Rp 194,1 juta per bulan dengan rincian Rp 139 juta diantaranya merupakan biaya operasional. Plt. Kabag Bina Program Erick Cahyadi menekankan bahwa biaya operasional tidak sama dengan take home pay, artinya tidak masuk ke kantong pribadi Wali Kota melainkan digunakan untuk keperluan operasional. Pandangan ini sudah disampaikan di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beberapa waktu lalu. “Dan mereka setuju dan sepakat bahwa biaya operasional tidak bisa dikatakan penghasilan,” ujar Erick, Selasa (18/12/2012).

Sedangkan besaran biaya operasional, kata Erick, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam pasal 9 dikatakan, besarnya biaya penunjang operasional ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“PAD Surabaya sebesar Rp 1,7 triliun sehingga masuk kategori di atas Rp 150 miliar. Dengan demikian operasionalnya paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15 persen dari PAD,” terangnya.

Erick melanjutkan, adapun penggunaan operasional meliputi pakaian dinas Rp 2.736.278, pemeliharaan kendaraan dinas Rp 9.390.405, pemeliharaan kesehatan Rp 10.000.000 dan yang terbesar untuk keperluan belanja rumah tangga Rp 91.666.667. Kebutuhan yang termasuk belanja rumah tangga antara lain, pengisian tabung gas, juru masak, kebutuhan dapur, kebersihan rumah dinas, konsumsi tamu, dan lain sebagainya. Jika biaya operasional tidak terserap maka akan kembali ke kas daerah.

“Semua angka tersebut adalah beban per bulan, jadi total biaya operasional dalam sebulan sebesar Rp 113.793.350. Ini berbeda dari versi FITRA yang menyatakan sebesar Rp 139 juta. Saya tidak tahu penyebabnya, yang pasti ini data riil dan semua ada buktinya,” papar Erick.

Ditanya berapa penghasilan Wali Kota sebenarnya, Erick menjawab, secara aturan komponen penghasilan Wali Kota terdiri dari gaji pokok, tunjangan, pendapatan lain-lain atau istilahnya saat ini insentif dari sektor pajak, dan operasional yang bukan berupa uang tetapi pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dia mengungkapkan, gaji pokok Wali Kota sebesar Rp 2,2 juta per bulan. Jika ditambah tunjangan menjadi Rp 6,2 juta per bulan.

Mengenai pendapatan dari insentif pajak, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Suhartojo menerangkan, insentif tersebut berlaku jika target pajak tercapai. Perhitungannya, maksimal mencapai 6 kali dari gaji pokok dan berlaku per jenis pajak. “Itu maksimal, tergantung hasilnya bagaimana, kalau yang diperoleh hanya cukup 3 kali gaji ya itu yang akan diterima,” jelasnya.

Tahun 2012 ini, Suhartojo mengungkapkan ada enam pajak yang telah mencapai target. Pajak yang dimaksud yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, parkir, dan hiburan. Sedangkan sisanya masih belum memenuhi target. “Insentif pajak diberikan per tri wulan,” ujarnya mengakhiri pernyataan. Menurut Hendro, inti dari semua ini adalah pihaknya hanya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dia juga tidak menyatakan bahwa data yang disampaikan FITRA salah. “Ini bukan masalah salah-salahan, tapi yang terpenting kami bisa klarifikasi dan memberikan pemahaman yang jelas,” kata Hendro diplomatis. (hms/r4)