Bopda Molor, Kepala Sekolah SD Mengeluh

Tidak ada komentar 205 views

Surabaya РSejumlah kepala sekolah SD di Surabaya mengeluh, bantuan operasional Pendidikan daerah atau BOPDA  pencairannnya  molor dari jadwal.  Keluhan para tenaga pengajar tersebut disampaikan kepada ketua Komisi D DPRD Surabaya, baktiono  melalui pesan singkat via handphone (SMS). Padahal  sesuai Perda 16 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Surabaya, jika persyaratannya lengkap pencairan dana Bopda dilakukan tiap bulan, atau paling lambat tiga bulan. Bahkan sebelumnya menurut Baktiono ,  kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya juga telah berjanji akan mencairkannya mulai 18 februari.

‚ÄúJanji kepala dinas Pendidikan, untuk sekolah negeri 3 bulan langsung mulai tanggal 18 februari. Sedangkan swasta cair langsung satu semester di depan, cairny a pada waktu yang sama‚ÄĚ jelasnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini  khawatir dengan kondisi tersebut bisa menganggu proses belajar mengajar di sekolah. Untuk menutupi kebutuhan operasional , biasanya kepala sekolah menggunakan uang pribadi, menjual barang, bahkan terkadang terkadang hutang. Baktiono meminta, jika persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana Bopada dari masing-masing sekolah telah dipenuhi semestinya Dinas pendidikan segera mencairkannnya.

‚ÄúJika sudah memenuhi, seharusnya dicairkan‚ÄĚ kata bendahara DPC PDIP Surabaya.

Bantuan operasional Pendidikan daerah diberikan pada sekolah negeri dan swasta mulai SD hingga SM A dan SMK. Dana tersebut sesuai aturan dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa serta honor GTT dan PTT.

“dana Bopada, untuk pengadaan barang dan jasa tiap item tidak boleh lebih dari 10 juta, sementar untuk kegiatan pembangunan hanya dalam skala kecil’ terangnya.

Baktiono mengungkapkan, dana bopda yang diterima masing-masing sekolah di kisaran 1 milyar pertahunnya. Total  dana yang digelontorkan untuk SD hingga  SMA-SMK mencapai Rp. 450 M.

Berdasarkan informasi yang didapat, keterlambatan pencairan dana Bopda karena Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih melakukan verifikasi GTT-PTT.

“informasinya menunggu verifikasi GTT-PTT. “ papar baktiono.

Ketua Komisi D ini mengakui sebagian dana GTT dan PTT dicantumkan dalam dana Bopda. Karena gaji yang diterima GTT dan PTT telah disesuikan dengan UMK, jika terdapat kekurangan akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan Surabaya. Namun demikian, untuk mengantisipasi dampak negative molornya pencairan dana Bopda, Baktiono meminta, dana Bopda tetap dicairkan sesuai jadwal, dengan mengabaikan  sementara dana GTT-PTT  .

‚Äėjangan kurang satru item, semua tidak dicairkan‚ÄĚ pungkasnya. (K-4)