BPN Diminta Dukung Penuh Pengembalian Jl Kenari

Tidak ada komentar 500 views

Surabaya, (DOC) – Setelah sempat tertunda cukup lama, hearing soal rencana normalisasi Jl Kenari, kembali dilanjutkan. Dalam dengar pendapat kali ini, Ketua Angket Jl Kenari Erick Reginal Tahalele meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya II mendukung penuh rencana tersebut.
“Apapun resikonya, kami minta dukungan penuh dari BPN,” harap Erick Reginal Tahalele, Senin (25/11/2013).
Erick menegaskan, terkait rencana normalisasi Jl Kenari selama ini baik pemerintah kota maupun anggota dewan terkesan terlalu sabar terhadap PT Central Tunjungan Perkasa. Padahal, secara kasat mata sertifikat yang mereka pegang selama ini harusnya batal demi hukum.
“Salah satu syarat terbitnya sertifikat Jl Kenari itu adalah harus ada persetujuan dari lembaga legislatif. Belum lagi, selama ini PT Central Tunjungan Perkasa juga terlalu banyak melanggar,” ungkap Erick.
Selain jalan tersebut sudah ditutup cukup lama, Erick menyebutkan, pelanggaran lain yang dilakukan PT Central Tunjungan Perkasa, mereka kerap menghancurkan bangunan bersejarah (herittage) yang ada di sepanjang Jl Kenari.
Makanya dalam hearing kali ini, ia berharap BPN dapat memberikan penjelasan yang tegas soal status sertifikat yang saat ini masih dipegang pihak swasta. Apalagi, sertifikat Jl Kenari juga telah dibatalkan. Harapannya tidak ada pembahasan ulang dikemudian hari.
“Kalau memang tidak bisa, eksekutif dan legislatif yang akan turun langsung membongkar secara paksa. Kalau tidak terima, ya biar nanti ketemu di pengadilan,” tandas legislator asal Partai Golkar ini dengan suara lantang.
Bagian hukum BPN Surabaya II, Budi Santosa menjelaskan, terkait penyelesaian Jl Kenari, PT Central Tunjungan Perkasa ingin dimediasi secara langsung dengan Pemkot Surabaya. Mereka khawatir, begitu jalan Kenari difungsikan akan ada banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.
“PT Central Tunjungan juga mengaku, mereka tidak pernah disurati terkait pembahasan Jl Kenari ini,” sebut Budi Santosa.
Mendapati jawaban demikian, Erick Reginal Tahalele secara tegas membantah bila pihaknya dituding tidak pernah mengundang PT Central Tunjungan Perkasa. Menurut dia, selama pembahasan berlangsung pihaknya sudah mengundang sebanyak tiga kali.
Erick menambahkan, sesuai dengan komunikasi dengan Polrestabes Surabaya, aparat kepolisian juga mendukung rencana normalisasi Jl Kenari. “Kalau panitia angket dari awal mencari siapa yang salah, saya pastikan banyak oknum yang lengser. Sebab dari awal memang prosesnya sudah tidak benar,” imbuh politisi yang dikenal vokal ini.
Sebab BPK Khawatir, jika uangnya dikembalikan tapi sertifikatnya tidak dicabut maka pemerintah kota yang dirugikan. “Kalau menanggapi keputusan hak angket, wali kota sudah kirimkan surat ke BPN agar sertifikatnya dibatalkan,” pungkasnya. (k1/r4)