Buntut Mutasi Guru, Walikota Hingga Sekolah Menuai Gugatan

Surabaya, (DOC) – Kebijakan Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya, soal mutasi ribuan tenaga guru, terus menuai protes dari banyak kalangan.
Setelah Ketua komisi D DPRD Surabaya berencana melaporkan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 karena dianggap melecehkan institusi Dewan, dengan tetap memutasi beberapa guru, kini giliran Advokat Sholeh yang juga berniat menggugat Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya. ” Kalau Mas Sholeh mau melaporkan ya monggo itu hak masyarakat dalam menegakkan ketidakadilan serta sikap Kepala Dinas Pendidikan yang telah melanggar Perda dengan mutasi guru tanpa sepengetahuan walikota,” jelas wakil ketua Komisi D, Junaedi, Minggu(13/01/2013).

Politisi Partai Demokrat ini sejak awal telah menjelaskan, bila komisi-nya sudah memberikan rekomendasi terhadap Walikota Tri Rismaharini untuk melakukan pencopotan Kepala Dinas Pendidikan. ” Yang namanya mutasi itu Kepala Dinas memberikan masukan yang kemudian di tanda tangani oleh Walikota Surabaya, namun yang ada sekarang Bu Risma selaku walikota tidak pernah tanda tangan dalam mutasi guru,” ujar Junaedi.

Menurutnya, di dalam Perda Pendidikan nomer 16 tahun 2012, pasal 77, telah disebutkan, bahwa mutasi guru, harus mendapat persetujuan dari kepala daerah. Namun kenyataannya, ribuan guru yang akan dimutasi oleh Dinas Pendidikan saat ini, ternyata tanpa sepengetahuan walikota. ” Hal ini mencuat saat ratusan guru mendatang komisi D dan mengadu, jika Kepala Dinas Pendidikan melakukan Mutasi se enaknya tanpa meminta persetujuan walikota,”ungkap dia.

Pihaknya berencana, akan melaporkan salah satu kepala sekolah yang telah mengusir guru, sambil melecehkan lembaga DPRD kota Surabaya, yang sebelumnya meminta kebijakan ini dikaji ulang. Menurut Junaedi, kepala sekolah tersebut, bahkan berani mengatakan jika DPRD tidak berwenang serta tidak menggaji guru. Sekolahan yang menggaji guru, bukan dewan.
Ini sangat ironis, lanjut Junaedi. Mengingat anggota dewan mempunyai hak memangkas seluruh anggaran dan mengalokasikan biaya pendidikan, termasuk tunjangan para guru.
” Senin kita akan koordinasi dulu dengan ketua Komisi kebetulan kemarin beliau sibuk,” pungkasnya. (R7)