Buruh Tuntut Revisi UMK Surabaya

Tidak ada komentar 122 views

Surabaya,(DOC) – Sejumlah buruh yang terdiri dari berbagai elemen Selasa(12/11/2013) mendatangi Balai Kota Surabaya. Kedatangan para buruh kali ini, guna meminta revisi Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sebesar Rp 2,2 yang telah ditetapkan dewan pengupahan beberapa hari yang lalu.
Dalam orasinya, ratusan buruh yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) itu, meminta agar UMK Surabaya minimal disamakan dengan wilayah ring satu lainya seperti Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan.
“Kalau sidoarjo, hari ini ada rapat antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan dewan pengupahan, kenapa Surabaya tidak mampu melakukan kebijakan serupa,” tegas Koordinator aksi, Hadi Purnomo.
Hadi Purnomo menegaskan, melihat mulai merangkaknya harga kebutuhan rumah tangga di pasaran, sudah selayaknya UMK Surabaya ditetapkan sebesar Rp 3 juta. Argumentasi lainya, kini buruh tidak hanya tinggal di kontrakan tapi mulai memikirkan masa depan dengan memiliki hunian tetap.
“Kalau gaji buruh sesuai dengan UMK yang diusulkan kemarin, tentu kami tidak bisa untuk melakukan cicilan rumah,” tegasnya.
Menurut Hadi Purnomo, dengan statusnya sebagai ibu kota Propinsi Jatim, sudah sewajarnya apabila gaji para buruh di Kota Pahlawan memperoleh penghasilan yang lebih baik dibandingkan daerah lainya di Jatim.
“Jika sampai revisi tidak dilakukan, itu sama artinya pemerintah kota memiskinkan warganya sendiri,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengaku aksi kali ini sebagai langkah awal para buruh dalam menuntut kehidupan yang lebih layak sebelum menggelar aksi serupa di kantor Gubernur Jatim. Oleh karena itu, dirinya mengancam bakal menutup sejumlah pintu masuk industri di Surabaya jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.
Sebab sesuai dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur, orang nomor satu di Jawa Timur tersebut telah mengabulkan permintaan para buruh soal peningkatan kesejahteraan pekerja.
“UMK sebesar Rp 2,2 juta adalah konspirasi antara pemkot dengan para pengusaha. Padahal, dengan adanya SK dari Gubernur, sebenarnya tidak ada alasan bagi walikota menolak tuntutan para buruh,” sambungnya.
Terpisah, salah satu anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nuning Widayati menilai, tuntutan para buruh agar UMK Surabaya sebesar Rp 3 juta sangat tidak masuk akal. Menurutnya, untuk UMK sebesar Rp 2,2 juta Appindo keberatan apalagi sekarang malah minta dinaikan menjadi Rp 3 juta.
“Kami jelas menolak. Kemarin saja kita keberatan mas,” kata Nuning Widayati.
Sebelumnya, perwakilan Appindo Jonathan Sutrisno menyatakan jika usulan UMK Surabaya Rp 2,2 juta kepada Gubernur terlalu besar dan memberatkan para pengusaha.

“Kalau kondisi ini dipaksakan, maka akan mengancam iklim investasi di Surabaya, karena para pengusaha akan keberatan dengan UMK sebesar itu,” jelas Jonathan.

Menurut Jonathan, kalau mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 tahun 2013 pasal 3 ayat 2 besaran UMK yang akan ditetapkan tidak boleh melebihi hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tapi kalau angkanya sudah jauh dari KHL, itu sudah bertentangan dengan keputusan menteri.(k1/r7)