Butuh Perpu Untuk Selamatkan MK

Tidak ada komentar 120 views

Jakarta, (DOC) – Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) yang akan dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pengawasan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memang bertujuan sebagai langkah penyelamatan MK.
“Perpu itu merupakan hak undang-undang Presiden, dan Perpu MK itu adalah niat baik untuk menyelamatkan MK sebagai lembaga hukum karena sekarang ini MK sedang menghadapi `distrust` (ketidakpercayaan,red) dari publik,” kata Sidarto saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR/MPR/DPD di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, upaya Presiden dengan membuat perpu tidak bermaksud untuk membatasi ataupun menghilangkan wewenang-wewenang dasar yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga konstitusi.
“Saya rasa tidak ada hal dalam perpu yang akan `mendowngrade` (menurunkan kelas) MK, tetapi kita betul-betul ingin menyelamatkan MK dengan Perpu itu,” ujarnya.
Sidarto juga menyarankan semua pihak untuk tidak membuat penilaian-penilaian tertentu sebelum melihat isi dari perpu itu terlebih dahulu.
“Kita kan belum tahu isi perpu itu seperti apa. Jadi, lebih baik kita menunggu dulu saja. Saya dan pejabat lembaga(negara,red) lainnya hadir dalam rapat koordinasi itu karena kami mewakili lembaga masing-masing,” katanya.
“Dengan demikian, kita harus bisa mawas diri, jangan sampai perpu ini begitu dibuat kemudian `dibantai` lagi. Kalau begitu tidak akan ada selesainya,” lanjutnya.

MK perlukan pengawasan
Bagaimanapun, kata dia, MK tentu memerlukan pengawasan dari pihak lain dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.
Menurut dia, setiap orang dan lembaga yang memiliki kekuasaan memiliki kemungkinan “jatuh” dalam tindak penyalahgunaan kekuasaan maka pengawasan bagi setiap individu dan lembaga memang diperlukan.
“Setiap orang dan lembaga itu kalau punya `power` tentu ada kecenderungan bisa `terpeleset` maka perlu pengawasan. Apalagi, kalau kondisinya sudah seperti ini kan MK tidak bisa hanya diawasi oleh Tuhan,” tuturnya.
Ia memberi contoh mengenai lembaga dan pejabat negara yang diawasi oleh lembaga dan pejabat negara lainnya guna menjalankan fungsi “check and balances”.
“Misalnya, KPK itu kan diawasi juga oleh Komisi III DPR, kemudian Presiden diawasi oleh DPR. Ya semua perlu fungsi pengawasan. Kalau MK merasa bahwa mereka cukup diawasi oleh Tuhan ya bisa repot,” kata Ketua MPR itu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menyiapkan perpu yang antara lain akan mencakup aturan mengenai persyaratan dan mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi.
“Saya berencana mempersiapkan perpu untuk saya ajukan ke DPR RI, yang antara lain akan mengatur persyaratan, aturan dan mekanisme seleksi dan pemilihan hakim MK. Ini penting,” kata Presiden.
Presiden menjelaskan, sesuai dengan UUD 1945, Presiden, DPR dan Mahkamah Agung akan memberikan masukan materi dalam penyusunan Perpu itu.
“Karena dalam UUD 1945 sebenarnya yang diberikan kewenangan untuk menetapkan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi adalah Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung,” katanya.
Oleh karena itu, Presiden mengatakan, jika negeri ini ingin mengatur dan menata Mahkamah Konstitusi dalam sebuah perpu yang nantinya diharapkan menjadi undang-undang, maka tiga pihak itulah yang bertanggung jawab menyusun sebuah aturan yang tepat. (an/r4)