CEO The Initiative Institute: Wacana Aklamasi Pilgub Jatim Akan Terkikis

Surabaya,(DOC) – Wacana aklamasi masih menjadi perbincangan hangat jelang Pilgub Jawa Timur 2018. Contohnya Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Arif Hari Setiawan. Kamis kemarin (15/6/2017), dia mengkritik, kalau wacana tersebut tidak mewakili kepentingan publik yang ingin ada calon alternatif.

Senada dengan Arif, CEO Lembaga Suvei The Initiative Institute, Airlangga Pribadi Kusman juga menyebut wacana aklamasi atau calon tunggal sangat tidak relevan digulirkan di Pilgub Jawa Timur 2018.

“Kita melihat, wacana calon tunggal itu sebenarnya, tidak relevan apabila kita kaitakan dengan satu (calon). Beberapa survei-survei terakhir yang muncul, salah satunya misalnya survei yang dilakukan lembaga saya: The Initiative,” terang Airlangga, Sabtu malam (17/6/2017).

Pengajar Departemen Politik di Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menyebut, hasil survei beberapa lembaga, selalau memunculkan banyak calon. “Itu memunculkan beberapa nama yang sangat kompetitif, yang perolehan dukungan publiknya itu satu sama lain, saling bersaing,” paparnya.

Seperti misalnya hasil survei The Initiative Institute, sebut dia Airlangga, elektabilitas Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) masih teratas, yaitu sekitar 33 persen. Kemudian diikuti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di kisaran 28 persen. Disusul Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini 26 persen. “Di bawahnya juga ada. Misalnya calon dengan dukungan cukup signifikan sebagai ‘kuda hitam’, Pak Abdulah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi,” katanya.

Nah, masih kata dia, dilihat perolehan survei ini, menunjukkan betapa kompetitifnya Pilgub Jawa Timur mendatang. “Artinya, baik peta patahana, Gus Ipul ataupun dengan Bu Khofifah dan Bu Risma serta Pak Abdullah Azwar Anas, bersaingnya cukup ketat. Dengan demikian, stok pemimpin yang bepotensi menjadi kandidat gubernur cukup banyak,” ucapnya.

Karena banyak stok calon pemimpin, Airlangga menilai, di Jawa Timur ini tidak kekurangan kandidat yang siap bersaing. “Nah dari situ, tidak ada kebutuhan untuk menampilkan calon tunggal. Kalau Pilgub dalam konteks aklamasi atau calon tunggal, itu muncul ketika tidak ada calon-calon lain yang tidak bisa bersaing dengan satu calon dengan dukungan yang kuat,” imbuhnya.

Jika elit politik, kekuatan elit politik dan partai mendengar suara publik seperti tergambar dalam hasil survei yang muncul, menurut Airlangga, justru mereka akan membuat kanal-kanal politik, saluran-saluran politik. Sehinggan tentang para calon-calon favorit yang potensial ini mendapat saluran-saluran politik.

Gus Ipul dan PKB yang tengah gencar ‘memborong’ partai. Setidaknya hingga Jumat malam (16/6/2017), sudah ada tujuh partai yang didatangi, yaitu Parta Demokrat, PDIP, Golkar, NasDem, PAN, Hanura dan PPP. Tinggal Gerindra dan PKS yang belum disambangi PKB dan Gus Ipul.

Terkait ini, Airlangga berpendapat, partai-partai politik akan melihat hasil survei, bukan hanya satu kandidat yang pantas untuk menjadi calon gubernur.

“Ada beberapa nama seperti yang saya uraikan tadi. Nah dari situ, saya pikir akan terjadi dukungan-dukungan politik yang beragam dari masing-masing partai. Saya pikir kemungkinannya kecil (calon tunggal), apalagi, apabila elit-elit partai itu konsisten, berkomitmen dengan suara rakyat yang menampilkan beberapa pilihan-pilihan alternatif, maka yang kemudian terjadi seperti Pilgub dengan calon-calon yang beragam. Bukan calon tunggal,” katanya.

Apalagi kemudian, masih kata dia, argumen kedua dengan melihat masing-masing calon. “Sebetulnya kan elit-eleit politik atau pemimpin-pemimpin politik berasal dari Jawa Timur ini kan memiliki apresiasi sangat baik di tingkat nasional maupun internasional,” lanjutnya.

Khofifah misalnya. Medapatkan apresiasi cukup baik dari elit-elit politik nasional, termasuk dari presiden. “Juga misalnya, Jawa Timur ini memiliki stok kepala daerah berprestasi. Di tingkat kota ada Bu Risma, yang memimpin Surabaya, yang memiliki kinerja cukup baik. Di tingkat kabupaten ada Pak Anas, yang bisa mendorong perubahan pembangunan di Banyuwangi, sehingga terlihat lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau itu bicara demokrasi, demokrasi yang partisipatoris, demokrasi yang mempertimbangkan suara rakyat, sudah semestinya mengangkat dan menampilkan, membuka ruang-ruang pelembagaan agar elit-elit politik bisa bersaing secara sehat dalam politik elektoral seperti Pilgub,” pungkas pria akrab disapa Angga ini.(r7)