Partai Tercoreng Akibat Kader Gerindra Rebutan Posisi di Dewan

Surabaya,(DOC) – 16 pimpinan pengurus anak cabang(PAC) Partai Gerindra Surabaya melayangkan protes atas surat keputusan Dewan Pengurus Pusat(DPP) yang telah menunjuk H. Dharmawan alias Aden menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya.
Mereka mendatangi gedung DPRD Surabaya, Jumat(5/9/2014), guna menemui Ketua DPC Gerindra Surabaya BF Sutadi yang juga menjabat di lembaga dewan.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan masing – masing PAC sempat menyampaikan keberatannya terhadap sikap Dharmawan yang masih menjabat sebagai Bendahara DPC Gerindra Surabaya.
Aden, selama ini dianggap tak loyal dan tak punya kiprah dalam membesarkan Partai Gerindra Surabaya. sehingga, keputusan DPP yang menempatkan Aden sebagai wakil Ketua DPRD Surabaya harus di anulir.

rekam jejak para PAC, kiprah Aden banyak mengecewakan semua pihak, terutama saat Pemilihan Presiden(Pilpres) berlangsung.
Sejumlah bukti sms Aden kepada partispan Gerindara juga di tunjukkan sebagai bukti jika tidak ada perhatian dengan misi perjuangan partai di Surabaya.

“masih banyak anggota fraksi lain yang lebih senior dan layak menjabat Wakil Ketau, kenapa harus Aden?.” ucap Herus Setya Budi Sekertaris PAC Sukomanunggal Surabaya.

Memang sebelumnya telah turun surat keputusan DPP Partai Gerindra, menindaklanjuti usulan DPC Gerindra Surabaya soal penempatan posisi dan jabatan caleg terpilih gerindra di DPRD Surabaya.
Dalam surat pengajuan, Posisi Wakil Ketua DPRD Surabaya, di usulkan ditempati Sutadi Ketau DPC dan Lutfiyah Wakil Ketua DPC yang menjabat 2 periode.
Sedangkan posisi Dharmawan, diusulkan sebagai Ketua Fraksi dan anggota salah satu komisi di DPRD Surabaya.
Namun kenyataannya, komposisi tersebut berubah tanpa alasan jelas dari DPP Gerindra. Dharmawan di tugaskan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan dan Sutadi berpindah posisi menjabat hanya sebagai Ketua Fraksi.
“Kami akan datang ke Jakarta untuk mendesak DPP agar merevisi SK penempatan Aden sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya. Jika tak dikabulkan, maka kita(Pimpinan PAC,red) siap mundur,”jelas Heru.

Sementara itu Ketua DPC Gerindra Surabaya BF Sutadi berjanji akan menindaklanjuti keberatan para pimpinan PAC tersebut. “Saya akan mengajak beberapa pengurus DPC dan Perwakilan PAC untuk menghadap DPP, dalam waktu dekat ini,”kata Mantan Assisten 1 Sekkota Surabaya ini.

Sebelumnya, menurut Sutadi, dirinya juga sempat memberikan masukan ke DPP untuk meninjau ulang keputusan tersebut. bahkan ia juga menjelaskan bahwa posisi wakil ketua dewan lebih baik ditempati oleh Lutfiyah.

“saya sudah ke Jakarta dan mencoba untuk memberikan masukan kepada DPP terkait hal ini, kalau saya memang dianggap bermasalah, maka lebih baik menunjuk Lutfiyah. meskipun sesuai KSB, Aden adalah Bendahara,” jawabnya.

Melihat sikap DPP yang tidak mau merubah SK penunjukkan posisi jabatan di legeslatif, lalu ia memohon agar jadwal penyerahan SK diundur.

“Bahkan saya sudah meminta untuk dipending dulu turunnya SK, tetapi kenyataannya kok seperti ini, SK turun langsung ke yang bersangkutan, tidak melalui DPC yang kebetulan saya ketuanya,” tegasnya.

Ia menambahkan, gejolak para PAC ini, harus menjadi pertimbangan DPP karena menyangkut masa depan partai.

“sebentar lagi Pilwali, Gerindra masih bisa peluang mencalonkan walikota melalui kekuatan koalisi merah putih, seharusnya protes ini menjadi perhatian DPP,” tandasnya.

Terpisah, secara diam – diam, pagi sekitar jam 10.00 WIB, Jumat(5/9/2014) Surat Keputusan DPP soal komposisi Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Ketua Fraksi Gerindra, disetorkan ke Sekertariatan Dewan(Sekwan) oleh Dharmawan tanpa melalui persetujuan DPC.
Saat di konfirmasi, Aden menjelaskan, langkah yang dilakukannya tersebut merupakan intruksi induk partai di tingkat Jawa Timur dan Pusat.

“Saya ditelpon oleh pengurus DPD dan DPP Gerindra kemarin, Kamis(4/9/2014) malam, untuk segera menyerahkan berkas ke Sekwan. Saya juga sempat bertanya, bagaimana dengan DPC yang pasti menolak menanda tangani SK. lalu mereka bilang supaya DPC dilewati saja, karena dianggap telah membangkang keputusan induk partai, dengan menolak surat keputusan DPP soal penempatan posisi jabatan di dewan,” papar Aden.(r7)