Dahlan Iskan Tak Pro-Buruh, Abaikan Rekomendasi Panja

Jakarta, (DOC) – Sesuai janjinya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN pada Jumat (22/11). Namun isi dari surat edaran tersebut tak sesuai harapan para buruh yang meminta agar BUMN menjalankan 12 rekomendasi dari Panja Outsourcing DPR RI.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Sabda Pranawa Djati, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan tidak tegas dalam penyelesaian tenaga kerja outsourcing dan Penghentian Hubungan Kerja (PHK). “Karena outsourcing dan PHK diserahkan kepada korporasi dan menjadi kewenangan masing-masing direksi BUMN,” kata Sabda, Jumat (22/11/2013).
Sabda menilai Menteri BUMN Dahlan Iskan belum maksimal dan optimal dalam memberikan instruksi kepada direksi BUMN yang seharusnya menjalankan 12 rekomendasi Panja. “Artinya Direksi mendapat kuasa untuk melakukan tindakan sepihak. Kita tidak minta PHK dan kita mintanya sebagai pegawai tetap,” kata Sabda.
Sabda juga menilai bahwa Menteri BUMN tidak tegas karena yang dikeluarkan adalah surat edaran bukan berupa surat instruksi. Menurut Sabda bahwa surat edaran sifatnya hanya himbauan dan bagi perusahaan BUMN bisa dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.
“Surat edaran tersebut kesannya sangat normatif dan secara substansi tidak menyelamatkan para tenaga kerja outsourcing, saya rasa Pak Dahlan tidak serius dalam menyelesaian permasalahan outsourcing,” tambahnya.
Kepala Biro Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Faisal Halimi membenarkan adanya surat edaran tentang ketenagakerjaan. Surat ini memang berasal dari Kementerian BUMN dan sudah diteken Menteri BUMN.
Faisal mengatakan surat tersebut diberlakukan bagi seluruh perusahaan BUMN. “Jadi semuanya sudah ada di dalam surat edaran Menteri BUMN,” kata Faisal.
Dalam surat edaran yang diperoleh Gresnews.com memuat enam isi pengaturan tenaga kerja outsourcing di BUMN. Berikut isi surat edaran:
1 Direksi BUMN diminta untuk mempelajari dan mencermati masalah tenaga kerja outsourcing dengan teliti dan hati-hati agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Wakil Ketua DPR-RI melalui surat Nomor: PW/11376/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
2. Penyelesaian outsourcing dan PHK di masing-masing BUMN, agar diproses melalui mekanisme korporasi dengan memperhatikan aspek governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Wakil Ketua DPR-RI melalui surat Nomor: PW/11376/DPR-RI/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
3. Agar proses penyelesaian outsourcing dan PHK di masing-masing BUMN berlangsung efektif dan sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, maka seluruh BUMN dihimbau untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan setempat.
4. Agar BUMN mengkaji sistem dan pola pengelolaan karyawan outsourcing yang memberikan kepastian hidup yang layak bagi karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan perusahaan jangka panjang. Sistem tersebut dapat merupakan bagian dari Perusahaan, atau menjadi syarat dalam hal penggunaan perusahaan pemborongan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikaji secara matang dapat berupa besaran remunerasi yang tidak di bawah UMR/UMP, K3, hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
5. Direksi agar membentuk suatu Tim Pengawasan penanganan masalah Karyawan outsourcing di BUMN dengan melibatkan Serikat pekerja BUMN yang bersangkutan.
6. Seluruh BUMN segera melaporkan kepada Menteri BUMN :
a) Praktek, sistem dan pola pengelolaan kesejahteraan karyawan outsourcing di masing-masing BUMN, yang mencakup besaran remunerasi, K3, hak-hak normatif, program pengembangan kompetensi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditempuh;
b) Skema dan proses penyelesaian outsourcing yang sudah dilakukan secara internal berdasarkan mekanisme korporasi dan perundang-undangan yang berlaku. (grn/r4)