Penerima Dana Hibah Fiktif, BPK Minta Pemkot Tanggungjawab

Surabaya,(DOC) – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 91.C/LHP/XVIII.JATIM/05/2013 tertanggal 27 Mei 2013, terhadap laporan keuangan Pemkot Surabaya 2012 menemukan belum adanya laporan penerima dana hibah. Dari hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran 2012, dana hibah yang belum dilaporkan pertanggungjawabannya sebesar Rp12.115.540.600.
Dalam laporan realisasi anggaran 2012, pemkot menyajikan realisasi belanja hibah sebesar Rp258.999.514.331,19 atau sebesar 87,16 persen dari anggaran sebesar Rp297.150.224.574. Dana itu digunakan untuk belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp2,589 miliar, belanja hibah kepada masyarakat sebesar Rp233,031 miliar, dan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp23,370 miliar.
Sesuai laporan ke BPK, kegiatan belanja hibah itu dilaksanakan sembilan SKPd sebagai koordinator pelaksana teknis (leading sector). Sembilan SKPD itu adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Menurut Wakil Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jatim Yuan Candra Djaisin, berdasar hasil pemeriksaan sampai 5 Mei 2013, diketahui ada laporan pertanggungjawaban yang belum diserahkan penerima hibah ke Pemkot Surabaya sebanyak 373 laporan. Nilainya mencapai Rp12,115 miliar atau sekitar 4,67 persen dari total dana belanja hibah Pemkot Surabaya.
Namun pihak Pemkot Surabaya sudah menyatakan melakukan sosialisasi kepada penerima hibah agar membuat laporan pertanggungjawabannya. Bahkan beberapa SKPD menyatakan sudah melakukan sosialisasi itu dan sudah memberikan surat edaran kepada penerima hibah.
Atas kondisi itu, BPK merekomendasikan kepada wali kota Surabaya agar memeringatkan para kepala SKPD yang belum optimal dalam mengendalikan penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah. Bahkan BPK juga meminta Inspektorat Kota Surabaya untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian pertanggungjawaban belanja hibah dengan naskah perjanjian hibah atas pertanggungjawaban belanja hibah yang belum disampaikan sebesar Rp12,115 miliar dan segera melaporkannya ke BPK RI.
Dana hibah yang diterima masyarakat melalui SKPD itu merupakan rekomendasi dari anggota DPRD Surabaya. Seharusnya, saat proposal pengajuan dana hibah gol, pihak wakil rakyat tak sekadar mendorong pemkot untuk meloloskan proposalnya saja, tapi harus mengawal pertanggungjawabannya. (CO/r4/r7)