Bayar 3,5 Milliar Data Peserta BPJS Tak Sinkron, Pemkot Takut Media Tahu

foto ; Agustin Poliana

Surabaya,(DOC) – Rapat dengar pendapat (hearing) antara komisi D dengan Bina Program Pemkot Surabaya yang tak boleh di liput media, ternyata penyebabnya adanya ketidak sesuaian data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tenaga outsourching Pemkot Surabaya.

Agustin Poliana, Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, usai hearing tertutup, menjelaskan ketidak sesuaian data peserta BPJS tenaga outsourching itu, karena rekrutmen dilakukan lewat proses pengadaan barang dan jasa.

“Dari sekitar 18 ribu orang, sebagian belum menerima kartu BPJS,” papar Agustin, Selasa(24/10/2017).

Agustin mengurai, sebanyak 17.800 peserta BPJS, sekitar 14.000 peserta diantaranya berada di organisasi pemerintah daerah sedang sisanya adalah tenaga pengajar di SD dan SMP.

Ia berharap, semua tenaga kerja baik formal maupun non formal tercover seluruhnya, karena menyangkut keselamatan kerja.

“Mereka rata-rata kan bekerja naik motor, jadi rentan bahaya, Jika sampai sekarang belum terima kartunya kan disayangkan,” ucapnya.

Ketidak sesuaian ini tentu menjadi tanda tanya, pasalnya, seluruh biaya BPJS sudah ditanggung pemerintah kota.

Ia menghitung 7 hari setelah premi BPJS dibayarkan, kartu BPJS harus sudah diterima yang bersangkutan.

“Jadi aman, kalau ada apa-apa bisa langsung klaim,” tegasnya

Ia menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan perbedaan data, pihaknya meminta BPJS melakukan sinkronisasi dengan Bagian Bina Program, karena tenaga kontrak ada yang berlangsung selama 3 – 6 bulan.

Berdasar data yang ada, Pemerintah kota Surabaya membayarkan BPJS tenaga kerja sebesar 17 ribu rupiah per-orang kepada 18 ribu tenaga kerja outsourching di lingkungan Pemkot. Jika di kalkulasikan, Pemkot harus mengeluarkan sekitar 3,6 Miliar Rupiah yang diambilkan dari dana APBD.(ri/rob/r7)