DCKTR Tak Hiraukan Rekomendasi Walikota, Pembangunan SPBU Ketintang Madya Tak Dihentikan

 Kesra

Surabaya (DOC) – Permohonan SKRK untuk SPBU (pompa bensin) di Jl Ketintang Madya No 3-4 Surabaya itu pernah ditolak oleh Walikota Tri Rismaharini sesuai disposisi berkas agenda no.461 tertanggal 21 Pebruari 2012 yang pada prinsipnya karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun, pada tanggal 11 Maret diajukan kembali oleh pemohon yakni PT Pertaminan dan anehnya pada awal Juli 2012 pengajuan SKRK yang pernah ditolak Walikota itu dikabulkan permohonannya dengan tagihan retribusi pada awal bulan Juli 2012.

Diketahui, dalam kesimpulan laporan survey no.541.3/725/436.6.2/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 disebutkan berdasarkan data dan analisa diatas, permohonan lahan untuk SPBU di Jl Ketintang Madya itu kurang memenuhi syarat karena peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW sesuai Perda 3 tahun 2007 dan RTRK kawasan Ketintang berdasarkan Perda 10 tahun 1998 yang peruntukann,ya adalah perumahan, sedangkan berdasarkan survey lapangan, kondisi existing masih didominasi perumahan, sementara SPBU adalah fungsi perdagangan dan komersial.

Pembangunan SPBU milik PT Pertamina di komplek perumahan Pertamina tersebut, Senin (15/10) juga diketahui telah diberi tanda silang karena pelanggarannya oleh Pemkot. Tetapi tampaknya proyek SPBU milik Pertamina itu benar-benar ‘sakti, karena ini tanda silang itu sudah tak ada lagi alias sudah dicopot.

Dugaan adanya oknum Pemkot bermain itu terlihat dari stiker silag yang ditempel tanda pelanggaran Perda 7/2009 tentang Bangunan. Padahal pelanggaran SPBU itu, sesuai rekomendasi Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dikeluarkan pada 17 Februari 2012, pelanggarannya adalah Perda 3/2007 tentang RTRW.

Dalam rekomendasi itu disebutkan jika pembangunan SPBU itu tak sesuai peruntukan karena kawasan Jl Ketintang Madya adalah kawasan pemukiman, bukan kawasan perdagangan dan jasa komersial. Namun dalam pemberian tanda silang karena adanya pelanggaran, hanya dikenakan kesalahan tak memiliki IMB. Artinya, ketegasan Pemkot dalam menindak pelanggaran itu setengah hati, bahkan menimbulkan dugaan jika ada oknum Pemkot yang bermain dibalik itu.

Pasalnya, kalau hanya pelanggaran IMB, jika sudah diurus tentu proyeknya bisa dilanjutkan. Berbeda jika pelanggaran itu terkait Perda 3/2007, sudah pasti SPBU itu tak bisa berdiri di kawasan pemukiman.

Eddi Sudarmawan selaku Ketua RW 4 Kelurahan Ketintang juga menyesalkan pencabutan tanda silang itu. “Ini ada apa, setelah kita protes, awal minggu lalu langsung dipasang tanda silang sebagai tanda pelanggaran. Tapi sekarang tanda silang pelanggaran itu sudah dicopot dan pembangunanya berjalan terus,” kata Eddi yang menyesalkan tindakan Pemkot Surabaya.

Bahkan terkait protes warga yang tak menghendaki adanya SPBU di kawasan pemukiman tersebut, juga belum mendapat jawaban dari Pemkot. “Kita sudah mendatangi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tapi belum ada jawaban. Walau tanda silangnya sudah dicopot, warga tetap akan menolak keberadaan SPBU itu,” jelas Eddi.

Sementara, staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan jika proyek SPBU itu hanya mengantongi izin zoning saja. Untuk izin yang lain, belum ada sama sekali. “Seharusnya, kalau sudah melanggar Perda RTRW, tentu tak boleh diteruskan pembangunannya. Tapi informasinya ada yang berusaha izin SPBU tersebut terus diproses. Ini sama saja DCKTR melecehkan rekomendasi Walikota yang tak menyetujui SPBU itu, tapi oknum di SKPD-nya justru berani memainkan kewenangannya,” kata staf tersebut.

Untuk mendirikan SPBU itu banyak izin yang harus dikantongi pengelolanya. Seperti izin Zoning, IMB, UPL/UKL, HO, dan Amdal lalin serta persetujuan warga dilingkungan setempat dan lainnya. Kalau itu pelanggaran peruntukan terkait RTRK dan RTRW, kenapa harus dizinkan.

Mestinya, sebelum mengajukan izin ke Pemkot, Pertamina harus mengantongi izin pembebasan lahan atau penghapusan aset dari Kementerian terkait karena dua unit rumah di perumahan Pertamina Jl Ketintang Madya No 3-4 yang akan dirubah fungsinya untuk SPBU itu adalah aset negara. Seharusnya Pemkot juga menolak pengajuan izin SPBU Pertamina tersebut jika tidak melampirkan surat pembebasan lahan atau persetujuan penghapusan aset dari Kementerian terkait. (R 6)  

Foto : Lokasi pembangunan SPBU ,ilik Pertamina di Jl Ketintang Madya No 3-4 Surabaya