Deadline Panlih Tak Jelas Rekayasa Hadang Wawali

Tidak ada komentar 164 views

Surabaya,(DOC) – Rapat paripurna DPRD Surabaya terkait penetapan susunan Panitia Pemilihan (Panlih) wakil wali kota Surabaya berlangsung Selasa (17/9/2013). Bahkan sejak ditetapkan di paripurna, tugas Panlih pun sudah bisa dijalankan.
Sayangnya dalam penetapan itu, paripurna tak memutuskan atau tak memberi deadline pada Panlih. Masa kerja Panlih ditentukan sampai berakhirnya pemilihan itu. Hal ini yang tentu menjadi celah jika Panlih bisa bekerja sesuai keinginannya, tanpa ada batasan aturan.
Apalagi jika sampai Pebruari 2014 wawali itu tak terisi, maka sesuai aturan perundangan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus bekerja sendiri tanpa pendamping. Menurut sumber di DPRD Surabaya, bisa saja hal itu terjadi, mengingat kepentingan masing-masing partai politik agar berkesempatan memunculkan calon baru untuk maju di bursa Pemilukada 2015 Surabaya.
Informasi yang santer berkembang, Tri Rismaharini bakal maju lagi, hanya saja tak melalui partai politik. Risma sapaan akrabnya, saat menjadi wali kota sudah penuh dengan pencitraan dan ketokohannya pun sudah bisa masyarakat di Surabaya. Sementara jika jabatan wawali diisi kader dari PDI Perjuangan, maka partai itu berkesempatan melakukan kampanye melalui jabatan politisnya. Artinya, calon dari PDI Perjuangan adalah calon incumbent. Dengan begitu, partai lain yang akan memunculkan tokohnya, bisa terhambat.
Sementara jika kosong, partai lain memiliki kesempatan memunculkan tokohnya. Yang paling memungkinkan adalah munculnya nama Mochammad Machmud karena dia merupakan pimpinan dewan. Dalam Pemilukada 2015 pun, partai politik tak gentar dengan perlawanan calon dari independen.
Isu lain yang beredar, munculnya status DPO untuk calon wawali Syaifuddin Zuhri, juga merupakan rekayasa politis. Namun ada informasi, walau hal itu untuk menjegal Syaifuddin, namun Panlih bergeming. Panlih tetap menolak hal itu dan tetap tak mengganti Syaifuddin Zuhri.
Alasannya, kenapa kasus itu muncul saat ada pemilihan wawali pengganti, mengapa saat Syaifuddin menjadi caleg pada 2009, bisa lolos. Padahal ada verifikasi data untuk para caleg, dan tentu saja caleg harus melengkapi surat keterangan kepolisian. Jika memang bermasalah, maka saat itu Syaifuddin tak lolos dalam pencalegan di 2009.
“Semua tak ada rekayasa, semua berjalan sesuai mekanisme. Tatib sudah dibentuk Pansus, dan Panlih pun sudah terbentuk. Panlih pasti akan bekerja dengan benar,” tandas Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud.
Saat diklarifikasi, Adi Sutarwiyono Anggota Panlih perwakilan fraksi PDIP Surabaya memang menyatakan, tugas awal panlih yaitu menyamakan persepsi tata tertib pemilihan yang telah dirumuskan oleh Pansus. Kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian berkas calon Wawali yang di ajukan oleh Partai PDIP.
“Menyamakan persepsi soal tata tertib pemilihan wawali, setelah itu penyeleksian berkas Calon,” kata Adi.
Adi yang akrab di panggil Awi ini menjelaskan, jika ada berkas calon wawali yang tidak memenuhi syarat, masih akan dibicarakan dalam pembahasan tata tertib pemilihan. Apakah dikembalikan atau hanya dilengkapi.
“Soal berkas calon yang tidak memenuhi syarat, masih akan ditentukan dalam penyamaan persepsi tatib Panlih nanti. Tapi yang jelas sistem pemilihan akan menggunakan musyawarah mufakat terlebih dahulu, sebelum voting,” imbuhnya.(co/r4/r7)