Debat Terbuka, Anggota FPKS Tantang Pimpinan Dewan

Surabaya,(DOC) – Dituding mengumbar opini yang keliru oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha, politisi perempuan asal FPKS, Reni Astuti berbalik mengajak debat terbuka soal opini pembentukan alat kelengkapan dewan yang di setting se-akan harus menunggu selesainya Tata tertib(Tatib) dewan baru.

Debat terbuka tersebut disampaikannya lewat groub BBM wartawan dilingkungan DPRD Surabaya. Bahkan Anggota Dewan incumbent ini, juga menentukan hari dan tanggal debat antara dirinya dengan Masduqi Thoha politisi asal PKB. “Selasa(23/9/2014) Debat Terbuka, Saya akan jelaskan semuanya,” jelas Reni .

Sementara itu, saat dihubungi oleh salah satu wartawan via ponsel, Mantan anggota Komisi C periode lalu ini,  sempat mengutarakan  pernyataannya soal penetapan alat kelengkapan dewan tak harus menunggu tatib yang dianggapnya tidak ngawur, tapi didasari oleh aturan benar yaitu surat edaran(SE) Mendagri.

Menurut Reni, didalam SE Mendagri, disebutkan bahwa pembentukan ketua difinitf, alat kelengkapan dewan dan tata tertib bisa dibentuk secara bersamaan. “Tidak benar jika saya yang dikatakan telah melontarkan opini public keliru terkait posisi Tatib dan Pansus yang baru terbentuk,  Justru saya sedang menanggapi opini yang menurut hemat saya salah, yakni alat kelengkapan dewan hanya bisa dilakukan jika Tatib dewan telah selesai, karena tanpa tatib yang baru, sesuai surat edaran Mendagri boleh dilakukan dengan menggunakan tatib lama,” kesalnya, Jumat(19/9/2014).

Dirinya juga memahami, lanjut Reni, bahwa pada periode kali ini telah bertambah fraksi baru yakni PAN, Gerindra dan Handap sehingga merubah beberapa kalimat di Tatib baru.

Namun hal itu bukan merupakan penghalang proses pembentukan alat kelangkapan dewan, karena tidak merubah hal-hal yang dianggap krusial. Begitu juga soal pembahasan APBD 2015 yang tidak bisa dibahas hanya karena menunggu kinerja Pansus Tatib.

Reni menjelaskan, tanpa menunggu selesainya pembahasan Tatib, Ketua Dewan bisa langsung mengambil kebijakan untuk membentuk alat kelengkapan dewan. “Jika ingin segera melakukan pembahasan soal APBD 2015, tidak perlu harus menunggu kerja pansus Tatib yang telah diberikan waktu selama 60 hari, cukup dengan ketua difinitif mengambil sikap untuk langsung melakukan pembentukan alat kelengkapan dewan, karena itu sah dan legal sesuai surat edaran Mendagri, lantas apa dan siapa yang bisa dianggap menghambat,” jelasnya.(r7)