Degradasi Pancasila Munculkan Demokrasi Transaksional

Jember, (DOC) – Kondisi Pancasila yang merupakan ideolagi dasar negara Indonesia, dinilai mengalami penurunan fungsi yang begitu mengkhawatirkan. Bahkan, posisi Pancasila saat ini dinilai tidak memiliki kekuatan untuk membendung proses demokrasi transaksional, yang telah terjadi sejak negara Indonesia melakukan reformasi pada 15 tahun silam.
“Negara kita rasanya belum siap memilih sistem demokrasi. Buktinya, proses demokrasi transaksional masih banyak kita temukan pada saat pemilihan umum,” ungkap Wakil Ketua Umum PB NU KH As’ad, saat mengisi sarasehan kerukunan bernegara di gedung Mas Soerachman Universitas Jember, Senin (25/11/2013).
Bahkan, pria yang pernah menjabat Wakil Ketua Badan Intelejen Negara (BIN) itu, menuding, jika hal tersebut dilakukan para elit partai politk. Bagi As’ad, para elit terlalu terlena untuk merebut kekuasaan dengan cara yang dinilainya tidak elegan. Padahal secara tidak sadar, mereka telah melakukan pelemahan pada posisi Pancasila. Sehingga tidak heran baginya, kerukunan hidup bernegara di Indonesia, telah tergadaikan hanya untuk kepentingan pribadi bahkan kelompok.
“Seharusnya, adanya sistem demokrasi di Indonesia, melahirkan sejumlah tokoh politik yang memiliki sifat negarawan. Bukan malah menjamurnya para ‘pencuri’ yang menjadi politisi,” sindirnya dengan tegas.
Bukan hanya itu, sejumlah konflik yang sering terjadi di sejumlah daerah yang ada di negara Indonesia, banyak disebabkan karena ketidakdewasaan berpolitik. Bahkan yang membuatnya miris, konflik tersebut mulai dikembangkan dengan menggunakan isu agama.
“Saya tahu yang bermain adalah para elit. Sekarang yang menjadi korbannya rakyat kecil yang sebenarnya tidak tahu apa-apa,” paparnya.
Penulis buku berjudul ‘Ideologi Gerakan Pasca Reformasi’ itu berharap, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat mulai melakukan perubahan untuk menyelamatkan keberadaan Pancasila. Sebab diyakininya, hanya Pancasila yang mampu memberikan solusi posisi kesulitan bangsa, dari berbagai permasalahannya. “Kita harus mengakhiri sikap kita yang terlalu mendewakan ideologi asing,” pintanya.
Bahkan diakhir kesempatannya menyampaikan paparan, As’ad berharap kampus Universitas Jember, melakukan pembinaan pada salah satu daerah di Jember, untuk dijadikan kampung Pancasila. “Jika Universitas Jember mampu membuat pilot project kampung Pancasila, maka Jember akan menjadi kota pertama yang memiliki upaya konkrit, menyelamatkan keberadaan Pancasila yang mulai terkikis dari keberadaan zaman,” ujarnya.
Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta, Prof Sudjito, menilai sama seperti yang diungkapkan sebelumnya oleh As’ad. Bahkan dia menilai, toleransi hidup bernegara seperti yang diajarkan pada nilai-nilai Pancasila, mulai banyak ditinggal oleh masyarakat. “Saling menghargai dan sikap toleransi yang sebenarnya telah menjadi identitas warga negara Indonesia, sudah mulai luntur di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Hal itu dinilainya karena pemerintah kurang mampu bersikap tegas. Padahal, segala sesuatu keputusan negara harus bersumber dari Pancasila, bukan harus mengedepankan golongan maupun kelompok. “Jika negara masih tetap mengambil sikap seperti ini, tidak perlu menunggu lama lagi, Pancasila kita hanya menjadi hiasan di negara kita ini,” ucapnya. Karenanya, dosen UGM tersebut berharap agar kegiatan sarasehan tersebut, tidak hanya menjadi ceremony belaka. (r4)