Desak Pemkot Selesaikan Pulau Galang

Tidak ada komentar 189 views

Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono mendesak Pemerintah kota agar proaktif menyelesaikan persoalan asetnya berupa Pulau Galang yang kini dikuasai oleh pemerintah Kabupaten gresik. Pasalnya, secara geografis Pulau yang terletak di perbatasan kota ini masuk wilayah Surabaya.

“Kalau melihat petanya memang masuk wilayah surabaya. Letaknya di sebalah kanan (Barat) kali lamong” ujarnya. Kamis (10/10).

Agus menegaskan, strategis atau tidak Pulau yang luasnya sekitar 17 hektar itu harus diperjuangkan kembali menjadi milik pemerintah kota.

“Pemkot surabaya harus aktif” tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan, aset pemerintah kota surabaya yang berwujud barang bergerak dan tidak bergerak nilainya mencapai Rp. 36 triliun. Namun demikian, anggota Fraksi Partai golkar ini mengaku tidak mengetahui persis apakah Pulau Galang sudah tercatat di dalamnya. Ia mengakui untuk aset yang letaknya berbatasan dengan daerah lain, seperti Pulau Galang kondisinya kerapkali riskan sengketa. Untuk itu, sejumlah aset yang letaknya di perbatasan diharapkan disertifikasi dahulu.

“Yang agak riskan berbatasan dengan daerah lain diurus dulu” tuturnya.

Ia menyebut, kawasan yang rentan masalah, selain diperbatasan Gresik, adalah wilayah perbatasan Surabaya – sidoarjo maupun kawasan perairan di sekitar Suramadu yang berbatasan madura.
Agus Sudarsono masih optimis Pulau Galang bisa diselesaikan, kendati informasinya Pulau yang saat ini menjadi lahan konservasi mangrove tersebut dimiliki oleh tiga warga gresik sesuai sertifikat kepemilikan yang dikeluarkan oleh BPN Gresik.

“Sertifikat bisa saja keliru, jika datanya keliru maka outputnya keliru” kata Agus.

Anggota Komisi C ini mengatakan, dalam proses sertifikasi semestinya di lalui dengan klarifikasi riwayat kepemilihan lahan di sekitarnya.

“Semestinya BPN menge-check dulu sebelah timur, barat an selatan milik siapa” katanya.

Untuk memastikan kepemilikan aset milik pemerintah kota, menurut Agus sudarsono bisa di check di bagian perlegkapan. Di bagian tersebut memiliki sistem informasi yang berkaitan dengan inventaris daerah.

“Bagian perlengkapan punya SIMBADA, Sistem informasi Brang milik daerah. Di situ mencatat aset yang tidak bergerak dan bergerak’ pungkasnya.(k4/r7)