Dewan Fleksibel Soal Anggaran Bantuan Siswa SMA/SMK, Wali Kota Tak Memikirkan

foto : Armudji Ketua DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Niatan DPRD kota Surabaya untuk memberikan bantuan kepada para siswa SMA/SMK se kota Surabaya, nampaknya tak akan bisa terrealisasi secepatnya.

Pemkot dan Dewan masih harus berkonsultasi ke kementrian dalam negeri (Kemendagri), untuk dasar hukum dalam mengucurkan dana bantuan kepada siswa SMA/SMK yang dianggarkan di APBD kota Surabaya 2018 mendatang.

“Hari ini, Selasa(7/11/2017), kami menugaskan alat kelengkapan dewan, yakni Banmus dan Banggar untuk konsultasi ke Kemendagri di Jakarta didampingi wakil dari Pemkot, bahkan kami juga sudah mengirim surat resminya,” ungkap Ketua DPRD kota Surabaya, Ir. Armuji, Senin(6/11/2017).

Armudji menegaskan, pihaknya tidak akan memaksa kehendak untuk mewujudkan program itu, karena menyangkut payung hukum. Lembaga DPRD kota Surabaya, lanjut Armudji, akan bersikap fleksibel, jika terdapat indikasi pelanggaran.

“Tetapi kalau ternyata diperbolehkan, kami bersyukur karena niat baik yang kita perjuangan ada hasilnya,” tandasnya.

Sejauh ini, pihaknya masih optimis bantuan itu bisa terrealisasi, karena mengacu pada bantuan untuk tingkat mahasiswa yang bisa di salurkan oleh Pemkot Surabaya.

“Alasan kenapa hal ini kami perjuangkan, karena untuk mahasiswa saja juga bisa, dan sudah dijalankan, lantas bedanya apa. Ini kan hanya persoalan kepada siapa dan pertanggungan jawab penggunaan anggaran saja,” tutupnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya, Sabtu(4/11/2017) lusa, menggelar rapat soal pembahasan platfon belanja APBD 2018.

Foto : Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya dari fraksi PKS, Ahmad Zakaria

Dalam pembahasan tersebut, wacana alokasi anggaran untuk bantuan SMA/SMK kurang mampu dimunculkan lagi untuk dibicarakan. Meskipun tim anggaran eksekutif dan legislative ini, sangat paham aturan undang-undang (UU) nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menunjuk kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK adalah pemerintah provinsi, bukan lagi pemerintah kota.

“Saat reses kami sering dikeluhi warga. Mereka protes kenapa sekolah sekarang bayar. Ya kami jelaskan sekarang sudah tidak dalam kewenangan Pemkot lagi,” kata Ahmad Zakaria anggota komisi B DPRD kota Surabaya.

Menurut Armudji, untuk memenuhi permasalahan warga itu, akhirnya dewan berwacana untuk tetap menganggarkan dana bantuan untuk siswa SMA/SMK di dalam APBD kota Surabaya 2018 mendatang.

“Bagi warga yang tidak mampu harus tetap dibantu dengan intervensi APBD. Kita siapkan bantuan untuk 11 ribu siswa miskin. Anggarannya ketemu sekitar Rp 28 miliar. Nanti penyalurannya langsung dari Pemkot ke para siswa melalui rekening bank,” jelasnya.

Nilai bantuan yang diberikan ke siswa tidak penuh seratus persen, namun lebih dari separuhnya dari total biaya sekolah yang harus dibayarkan.

“Biaya sekolahnya Rp 300 ribu, nanti dibantu Pemkot Rp 200 ribu. Kalau segitu-kan lumayan, sudah terbantu sekitar 50 persen lebih,” paparnya.

Tri Rismaharini

Terpisah, Wali kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya masih belum memikirkan rencana pemberian bantuan bagi para siswa SMA SMK. Hal ini disebabkan, Pemkot sudah tidak lagi mempunyai kewenangan mengelola pendidikan tingkat SMA/SMK.

Ia khawatir, apabila program ini dipaksakan, maka akan menimbulkan temuan pelanggaran keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).

“Nggak ada. Sudah tidak ada. Kamu ingin aku dipenjara tah?” tegas Wali kota, dihadapan para jurnalis diruang kerjanya, Sabtu(4/11/2017).

Temuan korupsi, lanjut Tri Risma, bukan hanya dipicu oleh tindakan memperkaya diri sendiri, tapi juga bisa disebabkan kesalahan administrasi.

“Harus bersikap berhati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkas Risma.(rob/r7)