Dewan Kritiki Sikap Pemkot ke KBS

Tidak ada komentar 63 views

Surabaya, (DOC) – Langkah Pemkot yang akan mengambil alih lahan KBS kembali menuai sorotan dari sejumlah anggota DPRD. Para wakil rakyat itu menilai, tindakan Pemkot tersebut sama dengan bentuk lepas tangan jajaran Tri nRismaharini terhadap masalah yang ada.
Wakil ketua Komisi B (Perkonimian) Tri Setijo Puruwito menegaskan, sebenarnya langkah yang harus ditempuh pemerintah kota saat ini adalah secara serius menyelesaikan masalah yang menyelimuti KBS.
“Pemkot tidak boleh menghindar terhadap masalah yang ada di KBS. demi kebaikan bersama, Pemkot harus menyelesaikan masalah tersebut satu persatu, bukan malah lari,” tegas Tri Setijo Puruwito.
Menurut Tri Setijo, saat ini masalah yang ada di kebun binatang Surabaya cukup banyak. Ia khawatir, dengan rencana pemerintah kota yang berinisiatif mengambil alih lahan KBS justru akan memperkeruh keadaan yang ada sekarang.
“Kalau masalah itu tidak diselesaikan, takutnya konflik yang ada di tubuh KBS terus bergulir. Meski untuk pengelolaan KBS nanti sudah berpindah tangan ke Pemkot,” tandas Tri Setijo prihatin.
Legislator asal Partai keadilan sejehtera (PKS) itu menyebutkan, berdasarkan hasil hearing yang dilakukan dengan komisinya, sebenarnya langkah Pemkot mengakuisisi KBS patut dipertanyakan. Sebab, dirinya menangkap sinyal pemerintah kota belum memiliki rencana matang pasca pengelolaan dipegang pemerintah kota.
“Menurut saya, seandainya cara menyelesaikan masalah di KBS itu adalah kompromi, ya langkah itu saja yang ditempuh,” saranya.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah kota kembali mengkaji rencananya itu. Salah satunya dengan mengubah pola komunikasi dengan sebaik mungkin.
“Kalau untuk lahan, memang itu adalah milik pemkot. Tapi perlu diingat, di KBS juga ada karyawan, satwa serta bangunan yang nantinya perlu dipikirkan,” ingat pria yang juga menjadi Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya ini.
Khusus untuk satwa, imbuhnya, pemerintah kota tidak bisa serta merta memindahkan satwa yang ada. Karena untuk merekolasi satwa, merupakan wewenang dari Balai Konservasi dan Sumberdaya Alam (BKSDA).
“Apalagi, pihak perkumpulan sudah juga menyatakan bersedia menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut terjadi,” imbuh Tri Setijo.
Sementara itu, Asisten II Pemkot Surabaya M Taswin menyatakan pemerintah kota surabaya belum melakukan action apapun, sebab pihaknya beserta SKPD yang lain masih melakukan kajian secara mendalam. Mengingat, aset pemerintah kota di KBS hanya berupa lahan seluas 15 hektar.
“Kami (pemkot, red) bersama tim pengelola sementara (TPS) akan mnegendakan pertemuan. jadi, saat ini belum bisa memberikan keterangan apapaun,” tegas Taswin.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas (bawas) Kebun Binatang Surabaya, Mochammad Luthfi secara tegas mendukung rencana pemkot mengambil alih KBS. Menurutnya, semenjak KBS dipegang TPS pada tahun 2010 kondisi manajemen di kebun binatang semakin kacau.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kota surabaya untuk segera mengeksekusi aset lahan seluas 15 hektar tersebut,” ujar Mochammad Luthfi. (r4)