Dewan Melunak Soal Desain Masjid Assakinah, Akan Sowan ke Ulama NU dan MUI

foto : Camelia Habibah

Surabaya,(DOC) – Sikap sejumlah anggota DPRD kota Surabaya mulai melunak terhadap desain pembangunan masjid Assakinah yang berdiri dikomplek gedung DPRD kota Surabaya dan Balai Pemuda.

Salah satunya adalah Camelia Habibah, anggota komisi C DPRD kota Surabaya, yang sudah memikirkan alternatif terakhir, apabila bentuk masjid Assakinah yang menyatu dengan gedung baru dewan terus menuai protes dari masyarakat.

Menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, beberapa hari lalu dirinya pernah berdiskusi dengan anggota komisi C lainnya untuk mengajukan perubahan desain masjid yang dibangun terpisah dengan gedung baru dewan.

“Dibangun terpisah dengan luas yang sama sebelum masjid dibongkar. Tentunya DED( detail engineering design,red) nya berubah, termasuk adendumnya,” ungkap Camelia, Rabu(6/12/2017).

Jika dilihar nomenklaturnya, lanjut dia, perubahan desain masjid Assakinah ini sangat mungkin dilakukan, karena pengerjaan renovasi bukan hanya untuk masjid dan gedung baru dewan, melainkan pembangunan kawasan Balai Pemuda.

“Solusi terakhir, gedung dewan disamping masjid,” tandasnya.

Politisi perempuan ini menambahkan, pemenang tender untuk pembangunan gedung DPRD dan masjid sudah ditanda tangani. Tapi dirinya yakin, Pemkot mempunyai kebijakan untuk memulai adendum lagi, karena menyangkut masalah umat dan akhirat.

“Itu baru kemungkinan. Namun, pembangunannya kan multiyears,” terang Camelia Habibah.

Apabila alternative terakhir ini digunakan, maka posisi gedung baru dewan nanti akan bergeser kearah timur atau dengan cara lain yaitu mempersempit luasan dari rencana semula.

“Posisi masjid bisa saja tetap. Tapi teknisnya seperti apa kita belum tahu, apalagi lahan yang tersedia juga sempit,” imbuh Habibah.

Ia memastikan, perubahan DED akan diikuti dengan adendum baru yang berdampak pada berubahnya anggaran proyek. Mengingat Satuan Standar Harga (SSH) tahun 2018 mendatang dimungkinkan juga berubah.

“Tapi, kita prioritaskan pembangunan masjid, supaya tak ada polemik lagi,” tandasnya.

Sekretaris Fraksi ini juga mengaku, jika saat ini dirinya memang diberi amanah dari partai untuk mencari second opinion ke para ulama, khususnya yang membidangi hukum syariah, seperti PWNU dan MUI Jatim tentang bagaimana hukumnya bangunan yang berdiri di atas masjid.

“Empat hari lalu saya sempat menelpon salah satu pengurus PWNU untuk mengagendakan pertemuan,” paparnya.

Hasil pembicaraan dengan salah seorang ulama PWNU Jatim, dirinya memperoleh pendapat sesuai hukum fiqih soal diperbolehkannya bangunan di atas masjid. Menurut ulama tersebut, lanjut Habibah, bangunan yang berdiri diatas masjid ke lazimannya dipertanyakan, apabila tak dimanfaatkan untuk kegiatan yang berurusan dengan masalah keagamaan.

“Harus dihindari apabila ada wanita yang sedang datang bulan (menstruasi), kemudian kegiatan lain yang tak diperbolehkan agama, siapa yang menanggung dosanya?,“ kata Habibah mengutip pernyataan Ulama PWNU Jatim tersebut.

Ia menceritakan, bahwa keinginan merubah desain masjid Assakinah, seperti yang dimandatkan oleh fraksinya, langsung mendapat dukungan dari Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Syaifudin Zuhri. Bahkan Sekertaris DPC PDIP Surabaya ini mengajak sowan ke para ulama secara bersamaan.

“Pak Syaifudin juga akan ikut agenda sowan ke para ulama. Bahkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya surabaya juga berupaya mencari solusi atas pembangunan gedung dewan yang molor. Namun, saya belum tahu perkembangannya karena sibuk membahas perencanaan APBD 2018,” pungkas politisi yang juga Pengurus Fatayat NU Surabaya ini.(id/r7)