Dewan Minta Bongkar Tower Bermasalah

Tidak ada komentar 136 views

Surabaya (DOC)- Setelah sempat terhenti beberapa saat, hearing tower bermasalah kembali dilanjutkan. Dalam dengar pendapat kali ini, Komisi C DPRD Surabaya meminta Dinas cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) memberikan dead line (batas waktu) bagi pemilik tower dalam mengurus proses perijinan.
“Kalau dalam waktu yang ditentukan pemilik tower masih belum mengajukan ijin, bongkar langsung. Berarti mereka tidak memiliki iktikad baik,” tegas Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Sachiroel Alim Anwar, Senin (22/7/2013).
Sachiroel Alim menyatakan, selama ini sebenarnya baik pemerintah kota mauapun legislatif sudah memberikan toleransi bagi pemilik tower yang bermasalah. Sayangnya, sikap lunak yang ditunjukan justru dimaknai lain. Sebab berdasarkan laporan yang ia terima, pihak kecamatan tidak berani bertindak lantaran pemilik tower mengaku telah mendapatkan rekom dari orang dekat walikota.
“Benar tidaknya ada orang dekat bu wali saya kurang tahu. Tapi, rata-rata memang seperti itu, mereka berani melanggar lantaran mengklaim mendapatkan back up dari orang dekat walikota,” ungkap Alim, sapaan Sachiroel Alim Anwar.
Akibatnya, lanjut Alim, para pemilik tower meremehkan keberadaan lembagai legislatif sekaligus instansi terkait. “Saya kasih dead line DCKTR untuk menyelesaikan masalah tower bermasalah dalam kurun waktu 24jamx7 hari. Senin depan kita akan lihat, gimana kinerja yang telah dilakukan,” tegasnya.
Anggota Komisi C Agus Sudarsono, meminta agar DCKTR bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menertibkan tower bermasal;ah di Surabaya. Apalagi, berdasarkan data yang dimiliki komisinya jumlahnya mencapai 471 tower.
“Saya tidak peduli siapa yang berdiri di balik para pemilik tower tersebut. Begitu ketahun tidak memiliki izin, sikat saja. Makanya kalian tidak perlu takut. Karena kami berdiri di belakang kalian,” saran Agus.
Sementara itu, Reni Astuti menilai sikap ragu yang ditunjukan dinas cipta karya mengindikan bila pemkot masih ragu terhadap data yang mereka miliki. Menurutnya, jika pemerintah kota yakin data yang dimiliki valid mereka pasti akan memberikan tindakan tegas.
Sebab bisa jadi, data yang asal ini dipegang oleh DCKTR merupakan data campuran antara pemilik tower yang tidak berijin dengan mereka yang masa ijinnya habis. “Saya melihatnya seperti itu. Lebih baik, data itu diperbaiki terlebih dahulu baru kemudian ditindaklanjuti,” tegas Reni Astuti.
Sedangkan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Eri Cahyadi menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tebang pilih. Menurutnya, selama ini pihaknya bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku.
“Kalau memang permintaan dari dewan seperti ini, kami pasti akan tidak tegas bagi pemilik tower yang tidak mengantongi izin,” tegas Eri Cahyadi.(K1/R7)