Dewan Minta Gubernur Blejeti APBD Surabaya

Tidak ada komentar 111 views

Surabaya, (DOC) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sudah disahkan. Namun, kalangan DPRD masih mempermasalahkan pengesahan yang dianggap terlalu dipaksakan. Selain Fraksi PKS, Fraksi Partai Golkar juga bersuara keras menolak penambahan Rp 200 miliar dalam APBD.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Agus Sudarsono, membeberkan upaya untuk mengubah kebijakan dalam APBD. “APBD sudah disahkan di paripurna. Artinya, protes pun tidak ada gunanya. Saya sudah intrupsi di paripurna saja tidak dihiraukan,” ujarnya.

Anggota Komisi C ini berharap banyak pada Gubernur Jatim Soekarwo agar jeli memblejeti anggaran terutama tipping fee TPA Benowo sebesar Rp 57 miliar dan Rp 200 miliar dana tambahan usulan dinas-dinas yang tidak dimasukkan rencana kerja anggaran (RKA).

“Gubernur memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak pasal per pasal. Selain masalah APBD, hak yang sama juga bisa diberlakukan untuk Raperda RTRW serta Pajak dan Retribusi Daerah. Gubernur bisa menolak dana tambahan yang bagi kami sifatnya glondongan,” tudingnya.

Diberitakan sebelumnya, APBD 2013 yang awalnya diusulkan Rp 5,5 triliun, melonjak menjadi Rp 5,7 triliun. Selisih anggaran itu dimasukkan pemkot menjelang pengesahan. Kalangan DPRD menilai pemkot memasukkan dana siluman karena tidak disertai RKA. (trb/r4)