Dewan Minta Kaji Ulang Rencana Pembangunan 10 Sentra PKL

Surabaya,(DOC) – Target Dinas Koperasi(Diskop) dan UMKM kota Surabaya, untuk menyelesaikan pembangunan 10 lokasi sentra Pedagang Kaki Lima(PKL) haingga akhir tahun 2014, tak serta merta mendapat dukungan DPRD kota Surabaya. Malah sebaliknya, proyek tersebut dianggap hanya pemborosan anggaran keuangan APBD saja.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono menyatakan, target pembangunan 10 sentra PKL oleh Diskop, nampaknya tidak dilandasi dengan kajian yang benar, sehingga hanya terkesan menghabiskan sisa anggaran.
Alasan anggota dewan 4 periode ini, tidak terlalu berlebihan, karena berdasarkan pantauannya, banyak sentra PKL yang mangkrak dan tak berpenghuni.

“Untuk membangun sentra PKL itu sebenarnya tidak harus memerlukan kajian yang njlimet, cukup dengan pertimbangan apakah lokasi yang akan dibangun diminati dan menguntungkan para PKL. Tapi buktinya masih banyak yang mangkrak karena sepi penghuni. PKL justru tidak merasa untung dengan lokasi yang dibangun, seperti di sentra Bulak, Tandes, Pakal, Ampel dan terakhir di Urip Sumoharjo yang PKLnya mulai banyak yang hengkang,” ucap Baktino, Kamis(11/9/2014).

Ia menambahkan, sepinya sentra PKL ini, sebenarnya bukan semata kesalahan Diskop dan UMKM saja, melainkan seluruh instansi yang terkait dilingkungan pemkot terutama Bapekko selaku penentu lokasi pembangunan.
“Semua program itu memang menjadi domain Bappeko karena berkaitan dengan penggunaan dana APBD kota Surabaya, sementara Diskop hanya sebagai pelaksana program kebijakan, harusnya mereka mengkaji apakah lokasi yang akan dibangun itu menarik sekaligus menguntungkan bagi calon PKL yang akan menghuni, kalau sebaliknya, tentu akan ditinggalkan bahkan tidak tertarik sama sekali,”jelasnya.

Baktiono berharap agar pihak Bappekko melakukan kajian ulang agar proyek pembangunan bisa lebih effisien.

“Kalau sudah tahu akan mangkrak, ya jangan diteruskan, jika memang harus dilaksanakan, sebaiknya direvisi fisibility studi secara komperhensif oleh Bappeko, jangan asal bangun dan asal selesai saja, ingat bahwa yang digunakan adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.(sp/r7)