Dewan Pertanyakan Reklame Warna Warni di Pos Polisi

Ilustrasi reklame di pos polisi

Surabaya, (DOC) – PT Warna Warni Media yang mampu ‘mengerjai’ pemkot, memang sudah keterlaluan. Di lahan yang bukan peruntukan reklame pun, biro reklame tersebut masih bisa memanfaatkan lahan strategis. Biro ini mampu memanfaatkan keberadaan 11 titik pos polisi di Surabaya. Pos polisi yang direvitalisasi Pemkot Surabaya namun berada di jalur hijau, justru celahya digunakan Warna Warni untuk menyelenggarakan reklame.

Masalah itu jadi sorotan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. Kata Reni, politikus PKS ini, Warna Warni yang kemungkinan menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility untuk bersedia membangun pos polisi, telah mempercantik pos itu dengan materi reklame. “Kita perlu pertanyakan, apakah reklame itu sudah sesuai izinnya. Kalau membangun pos itu boleh lah memakan CSR. Nah tentang reklamenya yang perlu dicari tahu?” ujar Reni.

Bagi Reni, seluruh bangunan itu harus ada IMB-nya. Di jalur hijau pun juga harus ada izinnya. “Apakah ini juga berizin? Jalur hijau kan urusannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, ini harus diklarifikasi dulu? Tapi untuk pos polisi tentu melihat sisi kemanfaatannya, ini tentu kan khusus. Di sini yang kita pertanyakan adalah masalah reklame di pos polisi itu. SIPR-nya bagaimana, jika dikeluarkan tentu harus memenuhi banyak hal. Kalau ada SIPR, dasarnya apa dan bentuk retribusinya seperti apa?” tandas Reni.

Reni mengatakan, masalah reklame di jalur hijau itu sempat ada penataan atau minimalisir agar tak digunakan untuk reklame. Ini juga mengacu UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan jika di daerah milik jalan dan ruang milik jalan tak boleh ada retribusi. Bahkan jika di aturannya tak boleh ada rekalme, tentu di reklame di jalur hijau itu harus ditertibkan. Sementara yang masih ada saat ini karena izinnya memang masih berlaku.

“Saat awal Wali Kota Tri Rismaharini, penataan reklame di jalur hijau sudah dilakukan. Semangatnya seperti itu, untuk meminimalisir pemanfaatan jalur hijau agar digunakan semestinya, bukan untuk reklame. Tapi kenyataanya reklame itu bisa ada di pos polisi, ini sama saja pemkot mematahkan semangat untuk memfungsikan jalur hijau sesungguhnya. Tentu masalah ini akan kita bawa ke komisi dan sebelumnya akan diteliti dulu,” tegas politikus vokal asal PKS Surabaya ini. (r4)