Dewan Salahkan Panlih Soal Batalnya Pemilihan Wawali

Surabaya, (DOC) – Dugaan adanya upaya pemboikotan dalam pelaksanaan pemilihan wakil walikota (Wawali) Surabaya, menjadi kenyataan. Dalam pemilihan wawali yang rencananya dilangsungkan Rabu (6/11/2013), justru urung terlaksana lantaran banyaknya anggota dewan yang tidak hadir.
Berdasarkan pantauan di lokasi, tanda-tanda batalnya pelaksanaan pemilihan wawali sudah terlihat dari awal. Salah satunya dapat dilihat dari minimnya anggota dewan yang hadir. Dimana hingga pukul 11.30 masih terdapat sekitar 18 anggota dewan yang belum hadir ke ruang sidang paripurna. Padahal sesuai jadwal yang ada, harusnya pemilihan sudah dimulai pada pukul 10.00.
Mereka adalah lima anggota dari fraksi Golkar, Eddie Budi Prabowo, Agus Sudarsono, Erick Reginal Tahalele, Adies Kadir serta Blegur Prijanggono. Dari FPKS Fathur Rohman, Tri Setijo Puruwito, Alfan Khusaeri, Reni Astuti (cuti hamil) dan Akhmat Suyanto. Perwakilan dari ke dua partai itu tidak ada satupun yang hadir.
Dari FPKB KH Muhammad Na’im Ridwan (izin di Jakarta), Mazlan Mansur (terkendala transportasi Bawean-Surabaya) serta M Syaifi. Sedangkan dari fraksi gabungan (Apkindo) terdapat Yayuk Puji Rahayu, Sudirjo dan Eddy Rusianto. Dari fraksi partai damai sejahtera (FPDS) terdapat Rio Pattiselanno dan Dedik Prasetyo dari Partai Demokrat (PD).
Begitu juga ketika rapat tersebut diskors oleh oleh pimpinan Wisnu Sakti Buana (WS) pada pukul 12.30, jumlah anggota dewan yang datang juga tidak bertambah. Ironisnya, panitia pemilihan (panlih) yang seharusnya bertugas menjadi panitia penyelenggara juga mayoritas tidak hadir.
Dari tujuh anggota panlih, tercatat hanya tiga nama yang terlihat di lokasi sidang paripurna. Mereka adalah Sudarwati Rorong, Adi Sutarwijono dan Junaedi. “Jujur saya kecewa dengan kondisi yang ada sekarang. Siapaun pasti akan kecewa karena posisi wawali memang haknya kita. Jangankan perempuan, laki-laki saja diperlakukan seperti ini juga pasti akan marah,” ujar Sekretaris FPDIP DPRD Surabaya, Agustin Poliana.
Agustin Poliana menegaskan, pemilihan wawali kali ini sebenarnya bukan hanya gawe dari PDIP. Tapi semua anggota dewan juga memiliki tanggung jawab bersama untuk mengisi kekosongan jabatan wawali Surabaya, pasca mundurnya Bambang DH.
“Semua komunikasi sudah kita lakukan. Tapi mereka (yang tidak hadir, red) kelihatanya malah menutup upaya kita itu,” tandas perempuan yang akrab disapa Titin ini.
Menyikapi tidak jelasnya pemilihan wawali, pernyataan tegas disampaikan salah satu calon wawali, Wisnu Sakti Buana. Dimana berdasarkan kesepakatan yang dibuat lima fraksi yang ada, FPDIP, FPD, FPKB, FPDS dan Fraksi Gabungan (Apkindo) mereka sepakat menunggu sampai rapat kuorum meskipun harus menginap di gedung legislatif.
“Meskipun menginap di sini, kita tidak masalah. Sebab, kita ada beban jika rapat ini sampai tidak terlaksana,” tegas WS.
Whisnu Sakti menjelaskan, salah satu implikasi yang dapat ditimbulkan dari tertundanya rapat kali ini adalah molornya pengesahan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Karena untuk saat ini, sebenarnya masih dalam sidang paripurna sebab skors belum dicabut.
Ia mencontohkan kegiatan yang terbengkalai diantaranya, perangkaan APBD surabaya yang dijadwalkan hari ini juga tidak terlaksana. Belum lagi, DPRD juga memiliki pekerjaan rumah menyelesaikan enam rancangan peraturan daerah (raperda).
“Akibat dibelenggu beberapa anggota dewan yang tidak hadir, semuanya jadi tidak menentu. Kalau seperti ini, tentu rakyat yang akan menjadi korban,” sesalnya.
Sedangan soal adanya dua fraksi yang anggotanya tidak hadir sama sekali, WS mengaku tidak tahu alasan mereka tidak mau datang. Karena sejak siang hari tidak ada satupun dari mereka yang dapat dihubungi.
“Dalam tatib jelas yang menjadwalkan pemilihan adalah Banmus sedangkan panlih hanya sebagai penyelenggara,” tukasnya.
Oleh karena itu, anak mendiang mantan Sekjen PDIP Soetjipto ini menuding Panitia Pemilihan Wawali menjadi biang kegagalan pemilihan wawali. Wisnu menilai panlih wawali tidak serius. “Panlih itu merupakan penanggungjawab untuk pelaksanaan digelarnya pemilihan wawali Surabaya. Tapi sayangnya panlih malah memboikot pelaksanaan pemilihan wawali, sehingga pemilihan wawali batal digelar,” sesal WS.

Panlih Bantah Memboikot

Sekretaris Panlih Sudirjo membantah bila pihaknya dituding memboikot pemiilihan wawali. Ia beralasan ketidakhadiran sejumlah anggota panitia pemilihan hanya menghormati etika yang ada. Sebab hingga saat ini panlih sama sekali belum diajak berkoordinasi oleh pimpinan.
“Harusnya, jika Banmus tidak sepakat dengan tanggal 15 Nopember yang kita tetapkan, pimpinan bisa undang panlih untuk rapat koordinasi. Sehingga kita bisa menyampaikan alasan masing-masing,” terang Sudirjo.
Tidak hanya itu, politisi asal PAN itu juga mengomentari soal skors sidang paripurna dengan waktu yang tidak ditentukan. Menurutnya, langkah tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan Tatib DPRD No 50 tahun 2010.
“Aturanya itu jelas. Jika tidak kuorum ditunda dua kali itupun maksimal masing-masing hanya satu jam. Aslinya yang ada di tatib sudah sesuai dengan Tatib no 50 2010, tapi kayaknya penulisannya saja untuk titik komanya ada yang kurang,” jelasnya.
Sedangkan Ketua FPDS Simon Lekatompessy mengaku akan memberikan sanksi tegas bagi anggota yang tidak hadir dalam pemilihan wakil walikota dengan alasan yang tidak jelas. “Sebagai ketua PDS saya sangat kecewa. Saya akan panggil Rio Pattiselanno untuk diminta keterangan kenapa tadi tidak hadir,” pungkas Simon. (k1/r4)