Dewan Tolak Mutasi 1.100 Guru se Surabaya

Tidak ada komentar 165 views

Surabaya, (DOC) – Dengar pendapat (hearing) soal rotasi guru negeri kembali dilakukan Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya. Namun dalam hearing kali ini, Ketua Komisi D, Baktiono menginstruksikan agar program penyegaran tenaga pendidik di Surabaya, dihapus terlebih dahulu oleh Dinas pendidikan Kota Surabaya.
Menurut Baktiono, rencana Dinas pendidikan Kota Surabaya melakukan penyegaran tenaga pendidik sebenarnya tidak salah. Apalagi kebijakan tersebut diambil dengan tujuan memajukan dunia pendidikan di Kota Surabaya. Kendati demikian, dirinya berharap rencana tersebut harus tetap ditunda. “Jumlah guru yang datang hari ini jauh lebih banyak dari kemarin, itu mengindikasikan sebagian besar guru resah dengan kebijakan yang akan diambil dinas pendidikan,” tegas Baktiono, Rabu (9/01/2013) kemarin.
Baktiono Mengingatkan, dalam rencana rotasi guru yang akan dilakukan, Dindik seyogyanya memperhatikan banyak hal. Selain harus bisa memastikan tunjangan profesi pendidik (TPP) guru yang dipindah tidak berubah, dinas pendidikan Kota Surabaya juga harus bisa memberikan jaminan guru yang bersangkutan, diterima dengan baik.“Takutnya ketika guru baru datang ternyata tidak diharapkan oleh sekolah yang didatangi. Sebab hal itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi apalagi guru yang akan dirotasi jumlahnya mencapai 1200,”jelas kader PDIP ini.
Menurutnya, program penyegaran yang digagas dinas pendidikan di Surabaya sebenarnya bukan perkara yang mudah. Mengingat sekolah di Surabaya yang berbasis kawasan. Dengan model sekolah semacam itu, lanjut Baktiono, kenyamanan peserta didik menjadi prioritas utama sehingga murid tidak hanya dijadikan objek dalam proses belajar mengajar. “Tujuan sekolah berbasis kawasan salah satunya adalah mendekatkan murid dengan guru. tapi jika Dindik melakukan roling seenaknya saja, harapan tersebut akan sulit terjadi,” tandasnya.
Senada dengan Baktiono, anggota Komisi D lainya Masduki Toha menilai rencana rotasi yang bakal dilakukan dindik melanggar peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan pendidikan No 16 tahun 2012. “Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Dindik itu tidak benar, sebab yang harus menandatangani adalah Bu wali (Tri Rismaharini, red) bukan Kepala Dinas Pendidikan,” tegas Masduki Toha.
Menurut Masduki, sesuai dengan pasal 77 disebutkan secara jelas bahwa Dindik hanya memiliki kewenangan mangajukan usulan kepada walikota soal pengangkatan, pemecatan dan rotasi tenaga pengajar di Surabaya. Namun faktanya, SK yang diberikan terhadap guru yang hendak dirotasi justru ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, M Ikhsan. “Jika pak Ikhsan tidak percaya silakan nanti bertanya langsung kepada Bu Yayu Puji Rahayu yang dulu ditunjuk sebagai ketua pansus raperda penyelenggaraan pendididakan,” tukas pria yang dikenal vokal ini.
Sementara salah satu guru yang datang, Abdul Aziz, menegaskan, alasan dinas pendidikan melakukan rotasi demi penyegaran adalah tidak masuk akal. Menurutnya, jika memang orientasi roling adalah penyegaran, seyogyanya guru yang berada di sekolah ungggulan yang dirotasi ke beberapa sekolah yang berada di kawasan pinggirian. “Dari pada Dindik mengurusi masalah sepele seperti ini, lebih baik fokus dalam meningkatkan kualitas kelulusan di Surabaya. Sebab sudah menjadi rahasia umum, nilai kelulusan di Surabaya masih kelah dibandingkan dengan Kabupaten Gresik dan Sidoarjo,” tuturnya.
Guru yang mengaku telah mengajar di SMA 19 itu, juga menyatakan heran jika alasan rotasi dilakukan demi meminimalisir sekolah yang kebanyakan pengajar. Sebab ketika calon pendidik melakukan perjanjian, tidak pernah ada yang meminta untuk ditempatkan di sekolah tertentu. “Kalau alasanya over load itu hanya alibi eksekutif dalam menyembuyikan kebodohan mereka. Seharusnya sebelum guru ditempatkan, pemerintah kota telah melakukan kejadian di lapangan,” tandas guru agama ini.
Sedangkan Kadindik Surabaya, M Ikhsan tetap ngotot rotasi tetap bisa dilakukan. Menurutnya, alasan para guru jika roling akan mengganggu persiaapan siswa dalam menghadapi ujian nasional tidak benar. Sebab guru yang dirotsi hanya sebagian kecil saja. “Jika memang harus dibatalkan semua tentu tidak baik, menurut saya itu harus dikaji dulu,” tegas M. Ikhsan.
Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Yayuk Eko Agustin, dirinya sepakat rotasi guru tidak dibatalkan. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang pemerataan pegawai. “Kalau rotasi dibatalkan Pmkot yang akan rugi, karena Dana alokasi khusus (DAK) tidak akan dicairkan,” terang perempuan berkaca mata ini.(K1/R7)