Dewan Wacanakan Pembangunan Terminal Purabaya Baru

Tidak ada komentar 474 views

Surabaya (DOC) – Kengototan Pemerintah Kabputan (Pemkab) Sidaorjo berkait dengan bagi hasil Terminal Purabaya serta pemaksimalan terminal Tambak Oso Wilangun (TOW) tak kunjung menuai hasil, memantik reaksi kalangan DPRD Surabaya. Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) membangun terminal Purabaya baru. Terminal baru nanti bisa dibangun Pemkot di kawasan Bungurasih juga, tapi tanah itu masih masuk wilayah kota Surabaya. Yakni, lahan kosong di dekat kampus Universitas Adhi Buana di sebalah barat City off Tomorrow.

Dengan pembangunan terminal baru di lahan tersebut menurut kalawangn dewan Pemkot tidak perlu geger terus soal bagi hasil dengan Pemkab Sidoarjo dan geger soal pemkasimalan TOW. “Kalau sudah begini, Pemkot Surabaya lebih enak dan leluasa mnegelola terminalnya sendiri,” kata Agus Sudarsono, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Senin (6/5).

Menurutnya, geger bagi hasil pengelolaan terminal Purabaya terjadi sejak sekitar 10 tahun silam. Bahkan, langkah Pemkot Surabaya yang tidak menyetujui permintaan perubahan bagi hasil Terminal Purabaya dinilai tepat DPRD Surabaya. Pasalnya, Terminal Purabaya sebagai terminal terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara itu merupakan aset Pemkot Surabaya, dan Pemkab Sidoarjo tidak memiliki andil apa pun di Terminal Purabaya selain lokasi wilayah.

“Kami dukung Pemkot Surabaya mempertahankan komposisi bagi hasil yang selama ini disepakati, tidak perlu ada perubahan. Tapi, kalau kondisinya begini terus, tidak ada salahnya Pemkot membangun terminal Purabaya baru di sekitar terminal Purabaya yang sekarang sudah ada,” kata politisi asal Golkar tersebut.

Menurut Agus, anggaran APBD Kota Surabaya yang dialokasikan untuk pembangunan Terminal Purabaya nilainya sudah cukup besar. Artinya, Terminal Purabaya itu dibangun oleh masyarakat Kota Surabaya. Terlebih lagi, lahan Terminal Purabaya semuanya milik Pemkot Surabaya meski wilayahnya masuk Kabupaten Sidoarjo.

“Sebetulnya, Pemkot Surabaya itu tidak perlu beribagi hasil dengan Sidoarjo karena Kabupaten itu tidak mengeluarkan investasi apa pun di Terminal Purabaya. Pemkot cukup bayar PBB tanah saja kami kira sudah aman,” ungkap Agus Sudarsono.
Oleh karena itu, dikatakan Agus, Sidoarjo tidak perlu macam-macam dengan Terminal Purabaya sebagai milik Pemkot Surabaya. Diberi bagi hasil 30 persen dari pendapatan bersih dari Terminal Purabaya itu sudah cukup baik.
“Janganlah Sidoarjo memaksakan keinginanya menguasai Terminal Purabaya, investasi yang dikeluarkan Pemkot di situ hingga kini diperkirakan sudah di atas Rp 1 triliun,” tutur Agus Sudarsono.

Selain itu, kalau upaya pemaksimalan TOW dengan meindahkan trayek bus angkuta kota antar pronvinsi (AKAP) jurusan pantai utara (Pantura) sulit dilaksanakan, sebaiknya kondisi TOW dibiarkan seperti sekarang, tapi Pemkot mebangun terminal Purabaya baru di Bungurasih yang lokasinya sekitar 1 km di sisi utara terminal Purabaya sekarang ini.

Sementara itu, Pemkot Surabaya tetap merasa keberatan dengan permintaan Pemkab Sidoarjo terkait bagi hasil Terminal Purabaya Bungurasih, Sidorajo. Pasalnya, permintaan bagi hasil 20 persen dari pendapatan bruto dinilai berlebihan.

Plt Sekota Surabaya, Erna Purnawati, mengatakan, Pemkot telah menerima surat permintaan bagi hasil Terminal Purabaya dari Pemkab Sidoarjo. Akan tetapi, Pemkot Surabaya tidak akan memberikan jawaban atas surat tersebut, namun siap memberi penjelasan.

“Permintaan bagi hasil yang diminta Pemkab Sidoarjo terlalu berlebihan, seharusnya tidak demikian,” kata Erna.

Erna menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya telah memberikan bagi hasil ke Pemkab Sidoarjo sebesar 30 persen. Dengan demikian jika Sidoarjo minta perubahan permintaan bagi hasil dari pendapatan kotor sebesar 20 persen dirasa tidak ada kecocokan.

“Betul persentasenya turun jadi 20 persen dari pendapatan kotor, tapi itu nilainya di atas 30 persen dari pendapatan bersih. Makanya kami keberatan atas permintaan Pemkab Sidoarjo tersebut,” ujar Erna.(r3/r4/r7)