Diboikot, Tunggakan Retribusi Tanah Surat Ijo Diputihkan

Surabaya (DOC) –  Pansus Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah DPRD Surabaya mengusulkan pemutihan tunggakan dan denda pembayaran retribusi pemakaian tanah atau yang dikenal dengan sebutan surat ijo.

Anggota Pansus Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Baktiono, Kamis (22/11/2012) mengungkapkan, alasan pemutihan karena selama ini sebagian retribusi tersebut tidak bisa ditarik, akibat aksi boikot warga pemegang surat ijo.

Anggota Fraksi PDIP ini memperkirakan, dari sekitar 46 ribu kavling tanah surat ijo yang tersebar di hampir seluruh wilayah Surabaya diantaranaya, Bratang, Simokerto, Tambaksari , Wonokromo, Perak dan Krembangan, lebih dari 50 persen warga yang mendiami menolak membayar retribusi.

“Ada yang sampai 10 tahun bahkan 20 tahun mereka melakukan boikot,” ujarnya.

Baktiono menambahkan, pemutihan dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat atas beban dan denda yang meraka tanggung. Proses pemutihan dilakukan dalam selang waktu 2 tahun. Selagi proses pemutihan berjalan, Pemkot Surabaya melakukan inventarisasi asetnya.

“Sambil menunggu(pemutihan) dilakukan inventarisasi mana yang dilepas dahulu dan mana yang masih harus diteliti,” tambah Bendahara DPC PDIP Surabaya.

Namun demikian, ia mengharapkan, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, Pemkot Surabaya diminta proaktif untuk mempertanyakan  keputusan pengadilan atas gugatan yang dilayangkan masyarakat.

“Pemkot harus proaktif (menanyakan status tanah). Walaupun pemkot tergugat di pengadilan, agar ada kepastian hukum,” terangnya.

Ia menyebutkan, sedikitnya terdapat  lima gugatan pemegang  tanah surat ijo yang dilayangkan ke PTUN, pengadilan tinggi hingga mengajukan Peninjauan kembali ke MA. Jika masyarakat pada akhirnya tidak diberi hak untuk memiliki, mereka dikenai kewajiban untuk membayar retribusi namun tidak dibebani denda atau akumulasi retribusi yang menunggak.

Baktiono menegaskan, pemutihan merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan tanah surat ijo. Kebijakan itu dilakukan, sebab Dinas Pengelolan Tanah dan Bangunan tidak bisa menarik retribusi dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan aksi boikot. (K-4)