Diduga Politik Uang, Caleg Demokrat Di-Panwaslu-kan

Tidak ada komentar 229 views

Surabaya, (DOC) – Ada dugaan permainan uang jelang pencoblosan 9 April 2014. Serangan fajar itu diduga dilakukan oleh caleg nomor 3 Partai Demokrat Dapil 1 Surabaya. Walau kasus itu baru terbongkar pasca pencoblosan, namun warga dan KPPS TPS 10 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto baru melaporkannya ke Panwaslu.
Awalnya, kasus itu dilaporkan pengurus RW 4 serta RT 3 dan 4 Kapasan ke KPU Surabaya, namun disarankan untuk dibawa ke Panwaslu, Senin (14/4/2014). Sayangnya, saat di Panwaslu, warga yang bertemu Ketua Panwaslu Wahyu Hariyadi meminta laporan itu untuk diserahkan ke anggotanya Lily Yunis. Namun karena yang bersangkutan masih berada di Polrestabes, terpaksa laporannya ditunda diserahkan pada Selasa (15/4/2014).
Disampaikan Endang, Ketua RW 4 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto yang juga Ketua KPPS TPS 10, di dampingi Ketua RT dan sejumlah warga yang melaporkan indikasi politik uang yang dilakukan Dini Rijanti, awalnya kasus itu muncul dari kecurigaan. Selama ini, kata Endang, pihaknya terbuka terhadap partai mana saja yang mau sosialisasi untuk Pemilu Legislatif 2014. Namun, Dini yang tak pernah kulonuwun atau permisi atau sosialisasi ke kampungnya, justru mampu meraih suara besar.
“Kan sangat aneh, warga tak kenal dengan Dini, tapi perolehan suaranya besar. Ini kami curigai. Lalu saat hal itu ditindaklanjuti, diketahui ada politik uang. Ada saksi kalau Dini melakukan politik uang di daerah kami. Bahkan salah satu timnya (Sl dan Hs, red) mengakui dan meminta maaf ke warga dan pengurus kampung. Ada yang menerima Rp 50.000 sampai Rp 100.000,” aku Endang.
Kecurigaan Endang juga diketahui saat ada warga yang setiap Pemilu tak pernah berpartisipasi, tapi saat Pemilu kemarin justru datang semua. Menurut Endang, dirinya hafal dengan warganya. Dari bukti yang ada, sebenarnya kasus itu sudah dilaporkan ke Panwascam Simokerto, tapi dikatakan petugasnya jika laporan itu kedaluarsa.
Padahal, sesuai aturan batas waktu pelaporan dari masyarakat itu 7 hari dari kejadian. Paling lambat, laporan yang ditemukan saat pencoblosan itu berakhir Rabu (16/4/2014). Karena itu, warga dan pengurus kampung tersebut akan melaporkan ke KPU besok. (r4)