Dilindungi UU, Menaker Tak Berani Hapus BNP2TKI

Tidak ada komentar 187 views

Jakarta, (DOC) – Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri belum berani menghapuskan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Padahal, keberadaan BNP2TKI sempat menuai polemik dan dipersoalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Hanif berdalih belum berani menghapuskan lantaran keberadaan BNP2TKI termaktub dalam undang-undang. “Jadi kita hanya menjalankan perintah Undang-Undang. Kalau di Undang-Undangnya ada, ya harus ada,” kata Hanif usai melaporkan harta kekayaannya di gedung KPK, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Hanif mengklaim baru bisa berkoordinasi supaya kinerja lembaga itu makin baik. Sebab itu, Hanif belum mengambil sikap soal polemik keberadaan BNP2TKI. Dia mengaku mesti berkoordinasi lebih dulu sebelum memutuskan soal BNP2TKI.
“Tapi yang terpenting mengkoordinasikan seluruh kinerja kelembagaan dan instansi yang terkait dengan masalah TKI,” imbuh dia.
Lebih lanjut dikatakan Hanif, dirinya saat ini hanya dapat memperbaiki koordinasi setiap lembaga dalam proses pelayanan dan pengurusan Tenaga Kerja Indonesia dan tenaga kerja asing. Hanif optimis segala persoalan yang menyangkut TKI dapat segera terselesaikan jika semua itu berjalan lancar.
“Kalau koordinasinya bagus, saya kira hasilnya akan optimal. Dan yang lebih penting lagi kalau misalnya seluruh pengelolaan data dari penempatan TKI itu bisa dikonsolidasikan. Baik yang daerah dan di pusat dan seluruh instansi yang terkait,” terang dia.
Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengaku sempat berdiskusi dengan Hanif soal tindak lanjut rekomendasi KPK soal TKI. Johan berharap Hanif dapat membangun sistem pengendalian gratifikasi di lembaganya dengan membentuk PPG (Program Pengendalian Gratifikasi).
“Pak menteri tadi mengupayakan hal itu ada di sana. Pak Hanif menyampaikan akan lebih mengefisienkan tata cara pengurusan dokumen-dokumen, baik TKI maupun TKA,” tutur Johan. (co/r4)