Dinas PMK Ajukan Tossa Untuk Kendaraan Pemadam di Perkampungan

foto : mobil Damkar saat simulasi di Balaikota(dok)

Surabaya,(DOC) – Guna meningkatkan penanganan kebakaran di perkampungan warga, Dinas Pemadam Kebakaran mengajukan pembelian alat pemadam khusus roda tiga.

Kepala Dinas PMK Kota Surabaya, Candra Oeratmangun, menyatakan, alat pemadam roda tiga itu berupa motor mirip tossa.

“Kendaraan ini lebih praktis. Dia akan membawa alat pemadam kebakaran ringan. Karena memang untuk penanganan kebakaran ringan dan cepat. Harapannya petugas motor bisa langsung meminta bantuan PMK untuk mengirim armada lebih besar, jika merasa tak mampu mengatasi kebakaran,” ungkap Candra saat pembahasan APBD tahun 2018 di Komisi B DPRD kota Surabaya, Senin (28/11/2017) kemarin.

Pada tahun 2018 mendatang, Dinas PMK mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp 159 miliar. Namun dipastikan tahun depan tidak akan ada pengadaan mobil pemadam kebakaran, karena sudah terbeli pada tahun 2017.

“Selain itu, tahun depan kami juga akan memperbanyak sumur di kampung-kampung di Surabaya. Sampai saat ini ada sebanyak 319 sumur hidran di Surabaya. Tahun depan kita akan menambah sebanyak 20 sumur, kita perbanyak di kawasan perkampungan,” imbuhnya.

Untuk wilayahnya akan disesuaikan dengan usulan warga melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan kota (Musrenbang). Sehingga nanti akan setiap kampung harapannya bisa memiliki sumur. Saat ada kebakaran warga yang sudah dilatih akan bisa langsung cepat melakukan pemadaman api.

“Dan petugas juga tidak perlu jauh mencari sumur di tengah pemukiman saat ada kebakaran,” ucapnya.

Pihaknya juga akan mengadakan kerja sama dengan PDAM untuk pembangunan sumur ini. Tujuannya agar penyaluran air untuk pemadaman bisa sesuai dengan kualitas.

Selanjutnya dalam forum tersebut, sempat diusulkan dewan agar Dinas PMK menyediakan aalat pemadam kebakaran ringan (apar) di sertiap RT di Surabaya. Mekanismenya menggunakan sistem hibah.

Namun disampaikan Candra, hal itu tidak bisa dilakukan lantaran jika hibah maka ada persyaratan tertentu seperti yang menerima harus berbentuk PT, Yayasan, atau yang berbadan hukum. “Itu yang menjadi kendala, ini kan untuk warga,” katanya.

Sampai akhir bulan ini jumlah kebakran di SUraabaya mencapai 571 kejadian. Dengan kejadian terbanyak adalah di alang-alang dan lahan tidur.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD KOta Surabaya Mazlan Mansyur mengatakan dua alat kendaraan bermotor untuk se Surabaya tentunya tidak cukup. Ia mengusulkan jika alat ini memang efektif, maka ia berharap nanti di PAK bisa ditambahkan.

“Tentu saja kalau hanya dua unit menangani satu Surabaya tidak mencukupii. Makanya nanti di awal tahun kita lihat dulu, baagaimana pemanfaatannya, kalau memang efektif kita akan dorong untuk menambah pengaddan lewat PAK,” kata politisi PKB ini.(rob/r7)