Dipanggil Presiden Untuk Tolak Titipan Politik

Tidak ada komentar 130 views

Jakarta,(DOC) – Menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) soal pembubaran BP Migas, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY), Selasa (7/6/2013) kemarin, memanggil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di kantornya, untuk meminta laporan triwulan pertamanya.
SKK Migas yang dibentuk pasca likuidasi keputusan MK, mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada presiden setiap tiga bulan sekali.
Menurut SBY, Investasi pada usaha migas di tingkat hulu sekarang ini, sangat diperlukan, apalagi di saat pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia melambat, yang disebabkan merosotnya atau jatuhnya ekspor ke negara lain.
“Kalau kita cerdas dan betul-betul memiliki strategi jitu, maka untuk menutupi menurunnya ekspor, kita perlu meningkatkan investasi di seluruh sektor termasuk migas. Saya sebagai presiden juga sangat berharap kinerja SKK Migas benar-benar baik,” kata SBY dalam rapat terbatas.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala SKK Migas di minta melengkapi laporan soal kinerja SKK Migas selama 3-4 bulan terakhir. rencana kinerja ke depan dan target utama pengelolaan SKK Migas untuk meningkatkan produksi. Selain itu SBY juga meminta, agar produksi gas bisa ditingkatkan lagi, sebagai penyeimbang menurunnya produksi minyak.
“Saya setuju dengan rekomendasi menteri ESDM, kalau dulu hanya hitung lifting minyak, sekarang ini harus dihitung lifting migas. Dengan begitu cara melihatnya menjadi lebih utuh dan realistis. Saya ingin tahu seperti apa peningkatan ke depan untuk produksi migas,” ujarnya.

SBY juga menjelaskan, energy security kini menjadi sangat penting ditingkat dunia. Indonesia juga mengalami revolusi kebutuhan yang luar biasa. Kondisi seperti ini, harus dibarengi dengan produksi yang makin besar pada energi dan pangan.

“Meskipun secara makro, secara nasional, akan banyak yang mulai berproduksi pada tahun 2015, 2017, 2018, tidak apa-apa, kita persiapkan sekarang, kita jalankan sekarang ini, buahnya nanti pemerintahan yang akan datang,” ujar Ketua Umum partai Demokrat ini.

Bukan hanya tingkat Produksi yang disoroti oleh SBY, namun juga soal tata kelola SKK Migas selama ini, yang juga diminta dalam bentuk laporan. Hal ini mencegah campur tangan politik untuk kepentingan bisnis dalam kegiatan ini. Karena di akui oleh SBY, dulu seringkali mendapatkan berita dan cerita termasuk melalui pesan singkat, mengenai titipan politik.
“Saya berpesan jaga, lindungi, jangan sampai ada yang merusak. Kita ingin menegakkan governance usaha hulu migas. Kalau ada di luar sistem tidak sesuai peraturan, tolak saja dengan tegas. Dengan begitu tak ada yang merugikan negara,” ujarnya.

SBY berharap kepada Kepala SKK Migas untuk bisa berlaku tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu. “Tapi kalau ada yang nekat, sampaikan kalau tugas dari presiden untuk jalankan usaha hulu migas ini sesuai aturan dan UU berlaku. Dengan begitu, negara tidak dirugikan, saudara aman, kita semua aman,” katanya. (VN/R7)