Dipecat Partai Demokrat, WW Anggap Cacat Hukum

Tidak ada komentar 279 views

Surabaya – Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana menanggapi santai usulan pemecatan dirinya yang dilayangkan oleh DPC Partai Democrat Surabaya ke DPP PD. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, pria yang akrab disapa WW ini mengungkapkan, sesuai Undang –undang No. 2 Tahun 2011 an AD / ART partai, pemberhentian bisa dilakukan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah partai politik maupun melanggar AD /ART partai. Ia menjelaskan, jika terjadi pelanggaran terhadap AD/ART keputusan pemberhentian ada di tangan DPP, sementara untuk pemberhentian sementara kewenangan pada dewan pimpinan setingkat lebih tinggi dari struktur partai yang bersangkutan.
Namun menurutnya jika pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan permasalahan kode etik, sebelumnya prosesnya harus didahului laporan dan bukan berupa usulan. “Tidak ada usulan. Dalam struktur partai democrat, ada dewan kehormatan dan komisi pengawas, jika masalah kode etik harus ada laporan (ke institusi) “ ujarnya, senin (21/1/2013). Mantan Direktur BUMD provinsi jatim ini menambahkan laporan yang masuk ini harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Sebelum dijatuhi sanksi, pihak yang bersangkutan harus mendapatkan peringatan terlebh dahulu.
“Yang penting, seseorang yang (dijatuhi sanksi) diberhentikan sementara, sebelumnya harfus mendapatkan peringatan 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu 21 hari. Tapi gak ada (peringatan) saya” paparnya.
WW menilai usulan pmecatan tersebut cacat hukum. Pasalnya tanpa melalui mekanisme yang berlaku. “Ini tidak bisa berjalan batal demi hukum. Dalam Undang-undang parpol mrekanismenya tidak ada, harus ada orang yang melaporkan” jelasnya.
Wisnu wardhana mengatakan kesalahan dalam mekanisme yang berjalan di partai harus diperbaiki. Jika tidak, ia menganggap memalukan Partai demokrta sendiri.”Memalukan Partai besar menyimpang AD-ART” tegasnya. Seharusnya, kader partai berkewajiban membesarkan partai bukan merusak. Lagi pula, Ketua DPRD Surabaya ini menegaskan, proses pergantian Antar waktu (PAW) anggota dewan tidak lah mudah. “PAW prosesnya panjang. Imunitas di DPRD luar biasa. Dalam susunan dna kedudukan anggota dewan yang diatur dalam UU No. 27 taun 2009 harus melalui pimpinan. Jika tidak, tidak jalan” terang Wisnu.

Di sisi lain, Sekretaris DPC Partai democrat Surabaya, Junaedi menyanggah dasar pemecatan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut anggota Komisi D ini, WW melakukan pelanggaran terhadap AD-ART partai. “pelanggaran terhadap Ad/ART partai skalanya luas, kebijakan partai, komunikasi terputus. Kita bina dan sudah kita panggil” paparnya. Namun, dari surat panggilan yang dilayangkan tdiak ada respon dari yang bersangkutan.
Anggota Komisi D ini, mengungkapkan kesalahan fatal yang diperbuat mantan Ketua DPC Partai democrat Surabaya itu karena terlibat dalam pelengseran walikota dan pencalonan sebagai bupati di Bojonegoro yang menggunakan kendaraan parpol lain.
“pelanggaran yang dianggap berat, kasus pemakzulan walikota dan mencalonkan lewat PDIP ungkapnya.
Junaedi menambahkan, kewenangan melakukan pemecatan berada di DPP partai democrat. Pihaknya telah mengajukan usulan pemecatan Wisnu wardhana dan Agus Santoso yang menjabat ketua Badan kehormatan dari kader Demokrat ke DPD Pd jatim. “Kita tunggu jawaban dari Provinsi dan DPP” katanya.
Ia mengungkapkan dosa politik WW cukup panjang. Dari setiap persoalan yang muncul DPC partai democrat DPC PD Surabaya berupaya mengklarifikasi namun gagal. “kepengurusan baru coba komunikasi. Kalau ada komunikasi kan enak” ujar junaedi. (K-4)