Disnaker Jatim : Tuntutan Para Buruh UMK Rp. 2,2 Juta Tak Realistis

Surabaya (DOC)  –  Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur menilai tuntutan buruh yang meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) wilayah Ring 1 menjadi Rp2,2 juta, tidak realistis.

Hary Soegori Kadisnakertransduk Jawa Timur mengungkapkan, apa yang di minta buruh di 5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut tidak beralasan, karena aturan penetapan UMK yang di bahas sudah sesuai aturan yang ada, yakni usulan UMK 2013 Kabupaten/Kota sudah melewati 6 kriteria baik itu kebijakan dan prosesing.

“Kalau 33 Kabupaten/Kota memang sudah ada kesepakatan di dalam Dewan Pengupahan yang terdiri dari Serikat buruh, pengusaha, maupun dari unsur Pemerintah, kalau yang 5 Kabupaten/Kota ini usulannya banyak diwarnai usuluan-usulan para buruh, jadi saya rasa Perimintaan UMK 2013 2,2 juta tidak beralasan, karena tidak ada landasannya,” ungkap Hary Soegiri.

Apa yang dilakukan para buruh di 5 Kabupaten/Kota yang memaksakan kehendaknya dengan melakukan aksi besar-besaran secara serentak hari ini. Senin (19/11/2012), menurut Hary merupakan bukan langkah tepat,terlebih lagi Kepala Daearah di Kabupaten/Kota sudah memperhitungkan masak-masak Upah layak bagi pekerjanya.

“Lah kalau dasarnya tidak ada pakai dasar apa, ini kan sulit dilakukan, bukan saja penetapan UMK mudah diterapkan, tapi yang utama itu mudah diaplikasikan, bagaimana kalau upah tinggi, tapi tidak bisa diterapkan, itu akan merepotkan semua pihak terutama Pemerintah,” tambahnya.

Rencananya hari ini  Senin (19/11/2012) sekitar 10ribu dari Wilayah Ring Satu di 5 Kabupaten/Kota menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa titik baik di depan Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya.

Langkah yang dilakukan buruh tersebut,untuk mengawal penetapan UMK 2013 khususnya yang berada di 5 Kabupaten/Kota seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Mojokerto, dan Kabupuaten Gresik, agar Gubernur menetapkan UMK di 5 kabupaten/kota industri utama di Jawa Timur sebesar Rp2,2 juta.

Selain itu Gubernur juga didesak menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) nilainya antara 5% sampai dengan 30% ditambahkan dari UMK yang berlaku.

Sementara itu untuk pengamanan sendiri, Polrestabes Surabaya mengerahkan seribu personelnya untuk mengamankan aksi unjukrasa besar-besaran buruh dan pekerja. Seribu personel itu diantaranya dari Brimob Polda Jawa Timur yang di-BKO-kan ke Polrestabes Surabaya dan belum termasuk anggota di polsek-polsek.

Anggota-anggota dari Polsek akan mengamankan titik-titik yang jadi tempat kumpul buruh dan pekerja, seperti di Sier, Karangpilang, Margomulyo, dan Tandes. (K-4/kbr)