Disorot KPK, Layanan Publik Di Surabaya Perlu Standarisasi

 Featured, Kesra

Surabaya (DOC) – Temuan KPK yang menyebutkan masih perlu perbaikan dalam layanan public di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya saat menggelar seminar pencegahan korupsi di Gedung Sawunggaling  beberapa waktu lalu, terlebih yang berlangsung di RSUD Dr. Suwandi, Unit Pelayanan Teknis Satu Atap atau UPTSA serta uji KIr kendaraan , direspon kalangan dewan dengan mengusulkan  pembentukan aturan tentang  pelayanan publik.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono mengungkapkan, banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pegawai pemerintah kota. “Keluhan masyarakat yang sering muncul misalnya, tenaga medis sering marah ke pasien, memberi obat di luar formularium, atau pengurusan IMB yang semestinya selesai 2 minggu molor hingga 6 bulan” ujarnya, Sabtu (10/11)

Anggota Fraksi PDIP ini menegaskan, dengan aturan pelayanan publik, nantinya masyarakat tidak akan banyak bertanya, sementara pelayan public  juga tidak harus menjawab. Pasalnya, dalam sosialisasi yang bisa dilakukan melalui spanduk tercantum jelas mekanisme yang harus dilalui oleh masyarakat dalam mengurus perizinan atau membutuhkan pelayanan publik. Selama ini menurut bendahara DPC PDIP Surabaya ini, masukan yang dari dewan terhadap proses pelayanan yang efektif ternyata kerap tidak ditindaklanjuti oleh pemeritah kota. “Setelah kami check dilapangan, saran kami tidak pernah dilaksanakan. Akhirnya, masyarakat yang tidak mengerti banyak bertanya, sehingga menganggu proses pelayanan. Di sisi lain, yang melayani karena bebannya tinggi overload marah-marah. Masyarakat yang mempunyai kedaulatan tertinggi malah dimarahi ” lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi masalah dalam pelayanan publik membutuhkan Rapreda Pelayanan Public. Di dalamnya akan mengatur  standarisasi pelayanan dan sanksi. Standarisasi diperlukan agar tidak  ada penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelayanan . “Dengan standarisasi waktunya menjadi cepat, bila perlu  disediakan  kolom kepuasan public” tegasnya. Pelayanan public menggunakan standarisasi tertentu menurut Baktiono telah diterapkan di luar negeri. Untuk memudahkan pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan para pegawainya, sistem pelayanan yang diberikan di share ke pimpinan maupun instansi terkait.”Jika pelayanannya tidak baik dipencet tidak baik. Kemudian di on line kan ke Walikota, Wakil walikota, Sekota , inspektorat dan DPRD. Diumumkan siapa yang melayani di suatu tempat, dan itu tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun .” kata politisi PDIP yang sudah tiga periode menjadi anggota dewan ini.

Baktiono menambahkan, dengan adanya standarisasi pelayanan, prestasi dan sanksi yang diberikan pegawai tergantung pada kinerjanya. “bagi PNS bila pelayanannya bagus otomatis berdampak pada promosi. Sedangkan, jika jelek dianggap tdiak berprestasi’ pungkasnya.(K-4)