Dolly Pasti Akan di Tutup Oleh Walikota

Surabaya,(DOC) – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertekad menutup semua lokalisasi yang beroperasi di Surabaya. Sebelumnya, ada empat lokalisasi yang sudah ditutup oleh orang nomor satu di Surabaya ini, yakni Klakahrejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Sekarang tinggal Dolly dan Jarak yang ada di Kecamatan Sawahan yang masih tersisa.
Risma, panggilan Tri Rismaharini meyakini, perempuan yang masuk ke lembang hitam dunia prostitusi dikarenakan keterpaksaan. Keterpaksaan ini salah satunya karena desakan ekonomi. Masalah ekonomi ini muncul karena beragam sebab. Misalnya, ditinggal suaminya dan tidak dibiayai kebutuhan hidup si perempuan. Bisa jadi, karena perempuan ini disakiti suaminya sehingga keluar dari rumah. “Semua pasti karena keterpaksaan. Mereka tidak mampu bekerja. Kalau sebabnya, ada yang disakiti suaminya, ada yang terjebak,” ujar Risma.
Mantan Kepala Badan Perencaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menilai, semua PSK bisa keluar dari lokalisasi asalkan ada ruang usaha yang jelas buat mereka. Menurut Risma, selama para perempuan ini bisa mandiri dan mampu membangun usaha sendiri, maka mereka tidak akan tertarik lagi kembali ke lokalisasi. “Beri modal pada mereka, yakin saya mereka bisa mandiri. Saya juga yakin masalah Dolly dan Jarak ini bisa saya tangani. Saya berharap, seluruh LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang konsen dengan masalah lokalisasi, beri data ke saya, mari kita tangani bersama. Semua pasti mungkin asal kita di jalan Tuhan,” imbuh Risma.
Tahun ini, pemerintah sudah menyiapkan dana lebih dari Rp27 miliar untuk rehabilitasi pembangunan eks wilayah lokalisasi di Surabaya sepanjang 2014. Dana itu dialokasikan untuk empat titik eks lokalisasi di Surabaya yakni lokalisasi Klakahrejo, Sememi, Morokrembangan, dan Dupak Bangunsari. Rincianya, sebesar Rp585 juta dari dana program Kementerian Sosial (Kemensos), Rp25 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan sebesar Rp1,4 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Masing-masing anggaran untuk sasaran program yang berbeda-beda. Dana dari Kemensos untuk pemberdayaan PSK, dari Pemprov Jatim untuk pemberdayaan mucikari, dan dana dari Pemkot Surabaya untuk pembangunan fisik kawasan eks lokalisasi. “PSK itu tidak kaya, dan sebenarnya mereka orang yang tertindas. Yang kaya justru mucikarinya. Saya yakin yang saya lakukan ini (menutup lokalisasi) betul,” pungkas Risma.
Kegiatan rehabilitasi wilayah eks lokalisasi secara umum dibagi menjadi empat program, yakni pemberdayaan sosial warga, pemberdayaan ekonomi penghuni dan warga sekitar, pemberdayaan lingkungan, dan program pembangunan usulan masyarakat. Program-program ini merupakan usulan dari warga setempat. Untuk usulan program pembangunan antara lain, pembangunan pusat olahraga, pembangunan pasar tradisional, sarana belajar, pelatihan untuk PSK, perbaikan saluran air dan jembatan, pembangunan sarana ibadah, dan pembangunan taman bermain untuk anak.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi jumlah PSK di Dolly dan Jarak. Saat ini, jumlah PSK yang beroperasi di kedua kawasan itu sekitar 1.080 orang. Mereka aktif di puluhan wisma dengan sekitar 300 lebih mucikari. Pihaknya saat ini tengah menggelar berbagai program untuk mengembalikan para PSK menjadi wanita harapan yang memiliki pekerjaan tetap yang lebih menjanjikan. Penutupan komplek lokalisasi di Surabaya kata Agus, untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1999, tentang larangan untuk menggunakan tempat dan bangunan di Surabaya untuk kegiatan prostitusi. “Kami memberi mereka bantuan modal usaha sesuai dengan jenis usaha,” katanya.(lk/r7)