Dolly Resmi Tutup, Pengambilan Bantuan di Deadline 5 Hari

Surabaya,(DOC) – Lokalisasi Dolly dan Jarak hanya tinggal nama. Lokalisasi yang konon terbesar se Asia Tenggara ini resmi ditutup oleh Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia dalam deklarasi warga kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan untuk alih fungsi wisma dan alih profesi bagi wanita harapan sekaligus pemberian bantuan secara simbolois dari mesos RI dan Gubernur Jawa Timur di Islamic Center Surabaya (ICS), Rabu(18/6/2014) kemarin.

Deklarasi alih fungsi dan alih profesi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari menandai riwayat keberadaan lokalisasi di Surabaya. Perwakilan warga Putat Jaya, mucikari dan para PSK membacakan deklarasi dihadapan para undangan. Dalam deklarasi yang dibacakan bersama-sama mengandung empat poin. Pertama, mereka ingin wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang bersih, sehat, aman, tertib. Kedua, wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang bermartarbat sesuai ketentuan agama, dan peraturan yang tetap.

Ketiga, mereka meminta kepada aparat yang berwenang untuk menindak secara tegas, para pelakau perdagangan orang, pelaku perbuatan asusila, dan pengguna bangunan untuk perbuatan maksiat. Keempat, mereka ingin wilayah Putat Jaya menjadi wilayah yang maju, aman, dan tertib. Mereka juga mengharap bimbingan Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat.

Tak lupa, setelah melakukan deklarasi, mereka secara bersama-sama menandatangani kesepakatan mengakhiri praktik prostitusi di Dolly dan Jarak. Penandatangan penutupan Dolly dan Jarak ini juga diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Kepala Staf Garnisun Tetap III/Surabaya Brigjen TNI (Mar) Gatot Suprapto, Kolonel Arh Nisan Setiadi, Komandan Resort Militer 084/Bhaskara Jaya, dan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Juanita.

Mensos RI Salim Segaf Aljufri mengapresiasi langkah tegas Pemkot Surabaya. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan program Mensos. Pemerintah saat ini mengan fokus dalam penyelesaian masalah penyandang masalah kesejahteran sosial (PMKS). Kalau pemerintah tidak daerah tidak bangkit bersama menangani masalah PMKS, maka pemeintah pusat tidak akan mampu.

“Masalah PMKS yang terpenting adalh bagaimana mereka memahami untuk mendapatkan haknya. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Ujung-ujungnya menjual diri,” tegasnya.

Dia juga mengapresiasi keerja keras Pemkot Surabaya yang sudah merencakan dengan bagus penutupan lokalisasi di Surabaya. Ditutupnya Dolly dan Jarak sebagai awal bahwa Surabaya kembali fitroh. Pemerintah memang perlu memikirkan dampak positif dari penutupan sarang maksiat. Sebab, jika tidak ditutup, maka keberadannya akan menyebabkan dekadensi moral.

Di Tiongkok, lanjutnya, tidak punya agama tapi tidak ada prostisusi. Sedangkan Indonesia sebagai bangsa yang agamis. “Yang terpenting adalah apa yang harus diberikan kepada mereka setelah deklarasi. Saya apresiasi kepada Pemkot dan Gubernur yang bekerja dengan baik,” tandasnya.

Gubernur Jatim Soekarwo juga mengatakan Permprov Jatim tidak akan tinggal diam membiarkan rakyatnya hidup tidak bermartabat. Menurutnya, tidka seroangpun yang memiliki cita-cita menjadi wanita harapan. Pemprov Jatim melalui MUI Jatim merumuskan stretegi penuntasan maksiat. Maka muncullah IDIAL (Ikatan dakwah lokalisasi) Jatim yang fokus memberikan pengetahun agama kepada mucikari dan PSK.

“Dan itu dicoba di Bangunrejo dan Dupak Bangunsari. Mereka diurus sampai sekarang. Apakah semuanya berhasil? Ya ndaklah,” jelasnya. “Tiga hal yang diurus Pemkot Surabaya saya senang. PSK, mucikari, dan lingkungan sosial. Pemerintah tidak membiarkan warga keleleran. Hanya mungkin yang pendapatnaya tinggi menjadi lebih kecil dengan ditutupnya dolly,” tambahnya.

Dalam acara deklarasi dihadiri oleh seluruh jajaran muspida Pemkot Surabaya. Selain gubernur dan mensos, juga datang Ketua PWNU Jatim Kh Hassan Mutawakkil Alallah yang didampingi sekretaris PWNU Jatim Ach Muzakki, Ketua MUI Jatim Kh Abdusshomad Buchori, Kepala Kemenag Jatim Mahfudh Shodar. Dan anggota DPRD Surabaya. Anggota Komisi D yang sebelumnya disinyalir tidak datang justru hadiir, seperti Masduki Thoha, Junaidi, dan Fatkhur Rochman.

Dalam kesempatan itu juga diberikan bantuan secara simbolis. Bantuan itu diberikan kepada tiga PSK berupa buku tabungan dari Mensos sebesar sekitar Rp 7,3 miliar, dan 315 orang keluarga rentan dari Gubenur Jatim sebesar Rp 1,5 miliar, warga terdampak 97 berupa kontrak kerja dari walikota Surabaya, dan dari Lazisnu kepada lima warga terdampak.

Ketua PWNU Jatim menyambut baik penutupan itu. Menurutnya, juataan umat islam malam ini melaukan sujud syukur. PWNU, dan 44 badan otonom PWNU serta ulama pesantren se-Jatim mendukung rencana mulia itu. Jaringan prostitussi dan perdagangan manusia harus ditutup.

“Pemerintah jangan ragu. Masyarakat muslim di jatim selama ini diam saja. Tapi kalau Singa dibangunin, susah tidur lagi. Mereka siap memback up Pemkot Surabaya,” jelasnya. “Sudah saatnya Surabaya bebas dari maksiat. Dan sudah saatnya Surabaya menjadi barometer pembangunan mansusia,” tandasnya.

Walikota Surabaya memberikan waktu lima hari kepada mucikari dan PSK untuk mengambil kompensasi. Menurutnya, setelah lima hari tidak diambil, Pemkot harus bertindak tegas dan membiarkan mereka tidka mendapat uang kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, PSK dna mucikari yang ingin mendukung program pemkot kerap mendapat intimidasi.

“Kalau setelah lima hari tidak diambil, saya akan ambil tindakan tegas, saya akan menswiping dolly dan jarak,” tegasnya.

Risma, sapannya, mengatakan penolakan dari warga biasa. Itu pula yang terjadi saat penutupan lokalisasi sebelumnya. Butuh waktu untuk mengatasi para PSK dan mucikari yang berjumlah sekitar 1.449. “Kita akan bertindak sesuai dengan aturan, kalau mereka melawan kita akan mengacu pada aturan apa yang harus kita lakukan,” tandasnya. Azi.(az/tn/r7)

Tag: