DPC PKB Surabaya Ambisi PAW Musyafak

Tidak ada komentar 156 views

Surabaya,(DOC) – Kuatir kedahuluan habisnya masa tahanan Musyafak rouf di Lapas Kelas 1 Porong, Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin mengancam akan membuat surat terbuka kepada warga Surabaya. Langkah itu akan ditempuh, bila surat pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Musyafak Rouf, yang akan kembali diajukan tidak direspon oleh unsur pimpinan di DPRD Surabaya.
Syamsul Arifin menegaskan, jika mengacu pada surat teguran dari Gubernur Jatim serta keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya lampiran surat dari fraksi partai kebangkitan bangsa (FPKB) sudah tidak dibutuhkan. Sebab fraksi merupakan representasi dari kepanjangan tangan partai.
“Mestinya, jika sudah ada dua surat tersebut. surat dari fraksi sudah tidak diperlukan lagi,” tegas Syamsul Arifin, Rabu (19/6/2013).
Menurut Syamsul, terkait permintaan sebagian besar anggota badan musyawarah (banmus) bahwa PAW Musyafak Rouf harus melalui fraksi terlebih dahulu, sebenarnya ia bisa langsung berkomunukasi dengan Ketua fraksi soal PAW Musyafak Rouf. Akan tetapi, karena dirinya ingin memberikan pelajaran politik yang baik bagi warga, akhirnya rencana itu dibatalkan.
“Nanti biar masyarakat yang menilai. Proses politik yang ada di DPRD Surabaya,” cetusnya.
Berdasarkan tata tertib yang ada di legislatif Surabaya, untuk pelaksanaan PAW tidak ada klausul yang menyebutkan surat yang dikirim harus melalui fraksi terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika surat yang ia kirimkan kembali tidak direspon, berarti keseriusan gubernur memberikan teguran patut dipertanyakan.
“Saya melihatnya ada upaya menghambat. Apa memang ada sesuatu yang disengaja ditutu-tutupi,” herannya.
disinggung soal yang akan ia tempuh guna mempercepat proses PAW, secara tegas pria yang menggantikan posisi Lukmanul Hakim itu akan kembali mendesak unsur pimpinan legislatif yang terletak di jalan Yos Sudarso itu, untuk menerapkan tata tertib (tatib) sesuai prosedur pelaksanaan pergantian antar Waktu anggota DPRD secara benar.
“Perlu diingat, di DPRD setiap kebijakan harus selalu dilandasi dengan undang-undang. tidak ada, kebijakan yang diambil berdasarkan kebiasaan atau budaya,” tandasnya.
Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud kembali menegaskan bila dirinya belum bisa memproses surat PAW yang diajukan DPC PKB Kota Surabaya. Menurutnya, sesuai dengan kebiasaan yang ada di lembaga legislatif Surabaya, setiap proses pergantian antar waktu memang harus melalui fraksi yang ada.
“Memang benar, jika DPC PKB kembali mengirimkan surat ke DPRD. Tapi ya itu masalahnya, kembali tidak disertai dengan lampiran dari FPKB,” ungkap Mochammad Machmud.
Kendati demikian, Machmud menyatakn akan tetap memproses surat dari DPC PKB tersebut meski tidak dilampiri surat dari FPKB. “Saran saya, sebelum kembali dibahas dalam banmus, FPKB mengadakan rapat internal terlebih dahulu,” saran pria yng pernah menjabat sebagai Ketua Komisi B (perekonomian) DPRD Surabaya Ini.(k1/r7)