DPD Demokrat Jatim Bentuk Tim Investigasi

Tidak ada komentar 179 views

Surabaya,(DOC) – Tuntutan pelengseran Ketua DPC Demokrat Surabaya oleh para pengurus DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) terus menggelinding. Para pimpinan DPAC, pengurus DPC beserta beberapa pengurus organisasi sayap politik Partai Demokrat ngluruk ke kantor DPD Demokrat Jatim di Jalan Kertajaya Indah, kemarin.
Di kantor DPD Demokrat Jatim, diterima oleh Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Hartoyo. Dikatakan Sekretaris Barisan Muda Demokrat Surabaya, Ernawati bahwa terkait masalah ini akan dibentuk sebuah tim investigasi oleh pihak DPD. Adapun tim investigasi tersebut merupakan kepanjangan tangan DPD untuk mengetahui secara jelas dan transparan guna mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Baik dari sisi DPAC ataupun dari sisi Ketua DPC.
“Tim investigasi itu berisikan orang-orang DPD. Nanti hasilnya akan disampaikan kepada kita,” tutur Ernawati.
Lebih lanjut Ernawati yang juga anggota Komisi C DPRD Surabaya tersebut juga menegaskan bahwa pihaknya akan mempertanyakan sejauhnmana kewenangan tim investigasi. Selain itu pihaknya juga meminta tim investigasi untuk bekerja secara profesional dan independent.
“Kami ingin Demokrat ini tetap menjadi partai besar. Mestinya Pak Dadik ber komunikasi atau menanggapi kami. Bukan justru menantang kami,” kata Ernawati.
Sementara itu, Hartoyo menegaskan bahwa sehubungan dengan hal ini pihak DPD akan membentuk Tim Investigasi. Untuk itu pihaknya meminta para pengurus DPAC dan pengurus DPC bisa membuat surat pernyataan yang isinya tentang dugaan adanya penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua DPC.
“Kami akan bentuk tim investigasi. Lalu kami minta DPAC buat surat. Dengan begitu kami punya pegangan kuat untuk melakukan investigasi dan bisa menjadi dasar kami bekerja,” ujar Hartoyo.
Diakui Hartoyo bahwa yang terjadi ini merupakan hasil akumulasi dari DPAC dan pengurus DPC. Nantinya tim investigasi terdiri dari 5 orang dari DPD.
“Kemungkinan saya sendiri yang akan memimpinnya. Kapasitas tim investigasi adalah menyampaikan temuan-temuan di lapangan. Kita juga akan mengklarifikasi, utamanya dari Ketua DPC. Insya Allah Senin depan tim investigasi sudah mulai bekerja,” terangnya.
Ditanya apakah sudah ada instruksi dari DPP terkait penyelesain masalah ini, Hartoyo menuturkan bahwa memang ada instruksi secara lisan dari DPP untuk menyelesaikan.
“Ada memang instruksi dari DPP dan sebelum pilpres sudah harus selesai. Kami minta DPAC mempercayakan kepada kami. Pak Dhe Karwo juga sudah mengetahui bahwa ada mosi tidak percaya dari DPAC kepada Ketua DPC,” ungkapnya.
Dikatakan Ketua DPAC Kecamatan Sawahan, Endik Purwanto, bahwa pihaknya tetap menuntut agar Ketua DPC untuk mundur atau turun.
“Apapun hasil rekomendasi atau temuan dari tim investigasi, yang pasti Pak Dadik tetap harus turun dan lengser,” katanya.
Untuk memuluskan tuntutan agar Dadik Risdaryanto turun, para Ketua DPAC siiap untuk mendatangi Cikeas dan akan berkemah disana hingga tuntutan berhasil.
” Kami akan datang ke Cikeas. Kalau perlu kami akan kemah disana sampai tuntutan kami dipenuhi. Kita ini tidak ada yang menunggangi. Pokoknya kita berusaha terus hingga Pak Dadik turun,” tandasnya.
Awal dari munculnya mosi tidak percaya ini karena anjloknya perolehan suara Demokrat di Surabaya. Pileg tahun 2014 ini, hanya mendapatkan 6 kursi. Di Pileg 2009 lalu, Demokrat memperoleh kursi sebanyak 16 kursi.
Selain itu, sejauh ini juga tidak ada transparansi keuangan. Setoran dari Fraksi Demokrat DPRD Surabaya tidak jelas penggunaannya. Anggota dewan yang memiliki kewajiban tiap bulannya tidak pernah dilapori penggunaan iuran wajib tersebut. Karenanya, pantas bila selama ini anggota dewan selalu protes untuk mengetahui alokasi uang itu.
Adapun uang pembinaan DPAC setiap bulannya sebesar Rp 500 ribu tidak pernah cair. Terbaru Dadik mengeluarkan kebijakan setiap caleg partai Demokrat dikenakan setoran sebesar Rp 17,5 juta. Uang itu sebagai jaminan untuk membayar para saksi partai dan setelah pileg akan dikembalikan. Ternyata, pileg berlalu janji pengembalian uang itu tidak pernah direalisasikan.
Kebijakan itu sebenarnya bertentangan dengan instruksi ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melarang adanya penarikan uang dari setiap caleg. Memang dalam pelaksanaannya ada yang bayar penuh, setengah dan bahkan tidak sama sekali. (r7)