DPR Segera Bahas Pengganti Akil Mochtar

Tidak ada komentar 139 views

Jakarta,(DOC) – Komisi III DPR pada pekan depan akan membahas pengganti mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, yang terjerat kasus dugaan suap sengketa dua Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas (Kalimantan Tengah) dan Lebak (Banten).
Dia menuturkan, pengganti Akil itu, akan dibahas bersamaan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang MK, yang telah diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Belum (membahas pengganti Akil), tapi minggu depan akan dibahas bareng dengan Perppu, setelah ada penugasan dari Bamus (Badan Musyawarah) DPR,” kata Eva melalui pesan singkat, Jumat (22/11/2013).
Saat ditanya perihal apakah saat ini sudah mencuat nama-nama kandidat pengganti Akil, yang sudah mulai diperbincangkan di internal Komisi III DPR, Politisi PDI Perjuangan ini menjawab belum ada. Sebab katanya, DPR harus membuka proses pendaftaran terlebih dahulu. “Belum (ada nama kandidat pengganti Akil), kan belum diumumkan ke publik pembukaan pendaftaran. Dibuka dulu pengumuman pendaftaran. Menunggu penugasan Bamus DPR. Semoga Bamus sudah rapat,” jelas Eva.
Lebih jauh Eva lantas menyatakan, bahwa jika nantinya proses pendaftaran sudah dibuka dan diumumkan ke publik oleh DPR, dirinya berharap Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Padang, Sumatera Barat), Saldi Isra ikut mendaftarkan diri. “Semoga Saldi Isra daftar. Bukan karena Andalas-nya ya, tapi karena kompetensi Saldi Isra-nya loh. Kita tunggu saja penugasan dari Bamus DPR dulu, dan dibuka pendaftaran ke publik,” kata politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.
Seperti diketahui, pasca ditangkap dan ditetapkannya Akil Mochtar sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di SKK Migas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, praktis hakim MK yang bertugas saat ini hanya tinggal delapan orang saja. Padahal di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, disebutkan bahwa ‘Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden’. Dan sesuai peraturan perundang-undangan, hakim MK diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden RI. Dan Akil Mochtar, merupakan hakim MK pilihan DPR saat itu.(co/r7)