DPR Tandingan, Megawati dan Prabowo Harus Turun Tangan

Jakarta, (DOC) – Dualisme di DPR RI dengan dibentuknya DPR tandingan dinilai justru menghambat kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan dengan adanya DPR tandingan seperti ini, pemerintahan Jokowi tidak bisa ‘move on’ menjalankan program-programnya.
“ Untuk menjalankan program, kan butuh anggaran, butuh persetujuan DPR,” katanya.
Pada akhirnya, kata dia, eksekutif yang akan merasakan dampak dengan adanya permasalahan yang terjadi di DPR yang berujung pada pembentukan DPR tandingan oleh para anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut pengajar FISIP Undip tersebut, dualisme di DPR dalam jangka pendek akan memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan program-programnya yang membutuhkan anggaran dengan persetujuan DPR.
“Pembentukan DPR tandingan sendiri berada di luar koridor hukum. Saya menilai DPR tandingan kurang pas karena tidak ada dasar hukumnya. Semestinya, 560 anggota DPR merupakan satu kesatuan,” tegasnya.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah Jokowi perlu berkomunikasi dengan DPR dalam menjalankan program-programnya, tetapi dengan adanya dualisme di DPR tentunya akan menyulitkan langkah-langkah pemerintah.
“Sekarang kalau Jokowi mau rapat dengan DPR, mau rapat ke mana? Kan aneh. Kalau ‘double’ DPR seperti ini, kan sulit juga meski DPR yang sah secara hukum tetap yang dipimpin oleh Setya Novanto,” katanya.
Oleh karena itu, Teguh mengingatkan para tokoh-tokoh utama partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto “turun tangan” dan bertemu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di DPR. (b/r4)