DPRD : Jalur Kemitraan Sekolah Swasta Harus Ada

Tidak ada komentar 134 views

Surabaya, (DOC) – DPRD Surabaya mengusulka agar program jalur kemitraan yang saat ini hanya diberlakukan untuk sekolah negeri juga harus diterapkan kepada sekolah swasta di Kota Surabaya.

“Ini adalah inisiatif dari anggota dewan, kami minta mulai tahun dean program tersebut juga diberlakuakn bagi seluruh sekolah swasta,” ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono.

Baktiono menegaskan,  sejak tahun 2011 program kemitraan sebenarnya telah menjadi program pemerintah kota. Namun, hanya diberlakukan untuk sekolah negeri. Mulai dari SDN hingga SMAN atau SMKN. Sebagai tindak lanjutnya komisinya sedang menanti peraturan walikota (perwali) sebagai dasar hukumnya.

“Nanti tidak hanya mengatur program kemitraan untuk sekolah swasta, tapi juga mengatur beberapa masalah teknis yang lain,” tegas Politisi dari PDIP tersebut.

Menurut Baktino, peran aktif walikota dalam mendukung program ini nantinya sangat dibutuhkan. Karena berdasarkan program kemitraan yang sudah ada, tidak jarang realisasi di lapangan kerap terkendala minimnya sosialisasi yang diberikan pemkot kepada masyarakat. Padahal sosialisai terhdap media, warga, walimurid serta pengusaha garmen itu sangat penting.

“Masalah yang terjadi pada program kemitraan yang sudah ada, harus bisa dijadikan pelajaran dan jangan sampai terulang lagi,”  pinta pria yang juga menjadi Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya ini.

Oleh karena itu, supaya program kemitraan ini benar benar terlaksana dengan baik, tambah dia, dirinya berharap pada bulan desember atau pasca pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2013, program kemitraan untuk sekolah swasta sudah dibahas terkait perencanaanya.

“Tidak usa menunggu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, red) itu terlalau lama, semakain cepat makin baik karena proses lelang bisa segera dimulai,” cetusnya.

Untuk itu, ia berharap  mulai sekarang baik pemerintah kota, legislatif dan Dinas Pendidikan Surabaya (Dindik) harus memulai memikirkan bayangan program kemitraan ini. Sebab jangan sampai rencana tersebut mengalami nasib yang sama dengan program kemitraan untuk sekolah negeri.

“Yang terpenting jangan sampai program kemitraan untuk sekolah swasta ini dijadikan ajang pencitraan dan tebar pesona,” ingatnya.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan, jika anggaran yang telah dialokasikan nantinya tidak terserap dengan baik, maka dinas pendidikan selaku penyelenggara yang harus bertanggung jawab. Mengingat program ini terbilang bagus.

“Dindik harus serius, dan jangan main main dengan program ini. Begitu juga ketika pakaian yang disediakan tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat, maka dindik juga yang tidak beres,”  tandasnya.

Sementara ketika disinggung bagaimana dengan alokasi anggaranya, menurutnya, untuk program kemitraan untuk sekolah swasta tidak jauh dengan yang telah disediakan bagi sekolah negeri. Dimana jumlahnya berkisar 5 persen. Apalagi kekuatan APBD Surabaya juga terbilang besar.

“Untuk masalah anggaran tidak usa khawatir,  semuanya ada di dindik dan mencukupi kok,” tegas politisi yang telah menjadi anggota dewan selama tiga priode itu.

Terpisah, Anggota Komisi D lainya, Masduki Toha, menyatakan beberapa hal yang harus disiapkan saat ini adalah, jumlah keseluruhan sekolah swasta di Surabaya. Karena berdasarkan data yang ada di komisinya, jumlah sekolah swasta di Surabaya jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri. Sehingga untuk kebutuhan baju, celana, topi serta keperluan lainya bisa diperkirakan jauh hari.

“Makanya persiapan dari awal harus matang, biar tidak timbul masalah dikemudian hari karena sudah dipersiapkan beserta detail teknisnya termasuk jumlah siswanya,” ujar Masduki Toha. (K4/K5/R9)