DPRD Jatim Pertanyakan Larangan Alat Tangkap Ikan Cantrang

Surabaya (DOC) – Pendapatan nelayan diPantura Jatim terancam menurun drastis, menyusul kebijakan Kementerian Perikanan dan Kelautan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Sementara hingga saat ini belum ada pengganti alat tangkap ikan kepada nelayan.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Firdaus Febrianto menegaskan hingga saat ini nelayan belum menerima alat tangkap ikan berupa jaring yang diperbolehkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Buktinya, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim yang kabarnya mendapatkan bantuan tujuh ribu alat tangkap ikan hingga saat kini nelayan berondong Lamongan belum mendapatkan bantuan. Jila permasalahan ini dibiarkan hingga akhir Desember dipastikan pendapatan nelayan akan turun drastis.

“Sesuai aturannya jika penggunaan alat penangkap ikan cantrang masih dapat digunakan hingga akhir 2017. Selanjutnya kedepannya dilarang. Disatu sisi para nelayan belum mendapatkan alat pengganti penangkap ikan. Jika ini dibiarkan, kehidupan nelayan semakin miskin,” tegas pria yang asli Lamongan ini, Senin (4/12/2017).

Menurut Firdaus, penggunaan cantrang itu masih dapat ditoleransi. Asalkan, penggunaan alat penangkap ikan cantrang itu harus ditengah laut, yang artinya tidak akan membunuh ikan-ikan kecil dan terumbu karang.

“Berdasar kenyataan tersebut, kami berencana akan menemui Menteri Perikanan dan Kelautan untuk meminta informasi terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang termasuk soal alat penggantinya,” papar politikus asal Partai Gerindra ini. (bah)