DPRD Kota Surabaya Ajukan Empat Raperda Inisiatif

Surabaya,(DOC) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Surabaya mengajukan empat rancangan peraturan daerah(Raperda) Inisiatif ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Bahkan, empat usulan raperda itu sudah dibahas dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Kantor DPRD, Selasa (13/9/2016) siang. Agenda rapat paripurna itu adalah pandangan umum dari masing – masing fraksi terkait empat raperda inisiatif tersebut.

Berikut adalah usulan empat raperda inisiatif oleh DPRD Kota Surabaya. Pertama, usulan raperda tentang izin dan pengawasan tenaga kerja, kedua usulan raperda, angkutan kelas jalan dan atau klasifikasi jalan. Ketiga, usulan raperda  tempat hunian berimbang, dan keempat usulan raperda pengelolaan Corporate Social Responbility (CSR).

Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPPD) Mochamad Machmud mengatakan, empat usulan raperda ini diajukan bukan tanpa alasan. Bahkan, sebelum empat raperda ini diusulkan sudah dibahas intens oleh masing-masing fraksi.

“Kami memang sepakat mengusukan empat raperda Inisiatif ini. Alasannya, karena empat perda ini harus diterapkan di Kota Surabaya, dan harapnnya disepakati bersama oleh Wali Kota sehingga bisa cepat diimplementasikan,” katanya.

Dia mencontohkan, semisal usulan raperda kelas jalan. Ia mengatakan, jika ini diterapkan maka potensi jalan rusak di Surabaya ini semakin sedikit. Artinya, Pemkot sudah bisa memetakan jalan mana yang masuk dalam kelas A, B, atau C.”Kelas ini kan menentukan kendaraan apa saja yang boleh melintas dan tidak boleh melintas. Jadi , Kalau sudah ada perda, kendaran tidak bisa sembarangan melintas,” tuturnya.

Sedangkan untuk raperda hunian berimbang, dikatakan Machmud, nantinya Pemkot berhak meminta pengembang untuk membuat hunian khusus bagi warga miskin, atau kelas ekonomi menengah ke bawah. Selama ini, pengembang di Surabaya membuat hunian mewah dan harganya fantastis. 

“Kalau dibiarkan seperti ini, kasihan warga Surabaya tidak bisa memiliki hunian yang nyaman, karena terkendala harga. Kalau Perda ini diterapkan, peluang warga miskin mendapatkan hunian yang nyaman dan mewa tapi harganya murah semakin tinggi,” tandasnya.

Untuk usulan raperda CSR, kata Machmud tidak kalah tragis. Selama ini, perusahaan memiliki CSR minimal tiga persen dari keuntungannya selama satu tahun. Namun, CSR ini cenderung diserahkan ke pihak – pihak yang justru lokasinya jauh dari perusahaan itu berada. Semisal, perusahaan ini ada di Surabaya Timur, namun CSR nya diserahkan ke Gresik, Sidoarjo atau kota lainnya. 

“Ini kan kasihan warga yang rumahnya dekat dengan perusahaan tersebut, setiap hari mereka terkena dampak limbahnya tapi waktu ada CSR mereka justru tidak kebagian. Nah, Perda ini nantinya mewajibkan pengembang menyerahkan CSR nya itu ke pihak yang lokasinya dekat dengan perusahaan,” tutupnya.(gl/r7)