DPRD Surabaya Ajak Pemegang Surat Ijo Ajukan Revisi Perda

foto : Armudji Ketua DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Puluhan warga pemegang surat ijo yang tergabung dalam Gerakan Pejuang Hapus Surat mendatangi Gedung DPRD Surabaya, Rabu (15/11/2017). Mereka meminta Pemkot Surabaya menghapus surat ijo sesuai dengan komitmen sebelumnya.

Ketua DPRD Surabaya, Ir Amuji yang menemui para demonstran bersama Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, dan anggota Komisi A yang lain mengaku siap memperjuangkan nasib warga.

Menurut Politisi PDIP ini, dalam Perda No 3 Tahun 2016 memang diatur mekanisme pemakaian tanah. Menurutnya, saat perda tersebut dibuat DPRD Surabaya sudah mengundang masyarakat yang memiliki surat ijo untuk urun rembug.

Namun, kata dia, kalau aturan dalam perda dirasa berat, maka pihaknya meminta warga pemegang surat ijo untuk membuat surat kajian. Tujuanya, kata dia, agar bisa dimasukan dalam perda. Namun, warga hanya sekali datang dan belum pernah menyerahkan draft masukan untuk dimasukkan dalam Perda yang dibuat.

Pihaknya mengaku sudah berupaya sebisa mungkin untuk membuat aturan terhadap pemakaian lahan surat ijo tidak memberatkan. Namun, tetap berpegang pada aturan di atasnya.

Armuji menambahkan, DPRD Surabaya tidak menginginkan masalah surat ijo kerap dijadikan alat politik, terutama saat musim kampanye baik pilkada pemilu lainya. Makanya, dari Pemkot harus ada ada tim verifikasi yang ikut turun menyeleksi yang membebaskan surat ijo.

”Dan itu sudah dilakukan di masa kepemimpinan Bu Risma,” kata Armuji.

Termasuk, kata dia, sudah ada perwali yang mengatur jelas tentang pembebasan surat ijo tersebut baik dari sisi luasannya maupun tata caranya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya masih membuka peluang untuk dilakukan revisi perda. Jika masyarakat menganggap bahwa aturan Kota Surabaya masih berat, maka DPRD Surabaya mengajak warga pejuang surat ijo untuk mengajukan revisi perda.

”Namun harus berimbang, tidak semena-mena sesuai dengan kemauan warga. Tentunya harus ada kajian yang komprehensif. Tidak hanya tinjauan dari sisi warga tapi juga dari tinjauan hukumm,” kata dia.

Dia mempersilakan warga membuat kajian bersama sejumlah pakar baik hukum maupun agraria, setelah itu kajian bisa diserahkan ke pihaknya untuk diusulkan dalam revisi perda.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto aspirasi warga yang meminta Perda direvisi patut diperhatikan. Namun, kata Politisi Demokrat tersebut, tidak bisa diputuskan sepihak hanya dari kalangan legislatif.

”Harus ada kesepakatan antara DPRD dan Pemkot dulu, makanya kita tampung dulu,”katanya(adv)