DPRD Surabaya Desak Pemerintah Bentuk Pusat Peniliaian Kompetensi Pegawai

Surabaya,(DOC) – Komisi A Bidang hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mendorong pemerintah kota membentuk Assesment Center atau Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai. Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto, Kamis (13/10/2016) menilai, keberadaan lembaga tersebut sangat penting sebagai parameter saat melakukan mutasi atau penempatan pegawai.

“Lembaga ini akan menguji kompetensi masing-masing individu (pegawai) di lingkungan pemerintah kota,” ujarnya

Ia menyebutkan, beberapa daerah lain yang memiliki Assessment Center, diantaranya di Jakarta. Di Pemprov Jakarta, keberadaan Assessment center sudah ada sejak tahun 2009.

“Kalau di Jakarta, namanya UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai. Keberadaannya di bawah BKD,” ungkap perempuan yang juga berprofesi Psikolog

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, sebelumnya Pansus RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  telah menginisiasi pemerintah kota agar membentuk lembaga tersebut. Ia mengakui, proses pembentukannnya tak bisa dilakukan secara sekejap.

“Tapi harusnya sudah ada tahapan yang menjadi target pemkot guna melakukan assessment pegawainya,” paparnya

Herlina mengakui, Assessment Center bukan satu-satunya parameter dalam melakukan uji kompetensi pegawai. Namun, lembaga itu salah satu parameter yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, terutama untuk mengeliminir adanya kesan KKN dalam penempatan pegawai.

“Termasuk juga untuk penempatan pejabat,” tegasnya

Tak hanya itu, Ketua Komisi A ini menyatakan, dengan adanya Assessment Center, diharapkan tak ada lagi pejabat yang menduduki posisinya hingga cukup lama, seperti yang ada lingkungan pemerintah kota.

“Jika gak ada, maka gak heran jika ada lurah dan camat menduduki jabatannya hingga 9 – 10 tahun,” katanya

Herlina mengakui, dalam melakukan assessment pegawai biasanya menggunakan jasa pihak ketiga, lembaga psikologi. Namun, jika sudah memiliki Assessment Center menurutnya, Badan Kepegawaian dan Diklat bisa membuat parameter sendiri dan melibatkan pagawainya yang sekaligus sebagai assessor, agar prosesnya berjalan netral.(k4/r7)