DPRD Surabaya Desak Pemkot Lokalisir Kawasan Mangrove

Tidak ada komentar 237 views

Surabaya (DOC) – Komisi C DPRD Surabaya mengaku geregetan dengan sikap pemerintah kota yang tdiak segera melokalisir kawasan mangrove yang terletak di pantai timur Surabaya. Ketua komisi C , Sachhirul alim Senin (14/5/2013) mengatakan, setelah ditetapkan sebagai wilayah konservasi dengan menentukan batas-batasnya melalui peraturan daerah 3/2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, hingga kini kawasan mangrove yang luasnya sekitar 2500 hektar ternyata belum dilokalisir sebagai kawasan lindung. Ini terbukti, karena tidak ada upaya membeli atau menertibakan sebagian area yang kini telah dikuasai oleh investor maupun masyarakat.
“Sampai hari ini belum ada bentuk penertiban dengan melokalisir wilayah konservasi ini” ujarnya sebelum melakukan sidak ke lapangan.
Sachirul alim menegaskan, ketidak pastian upaya untuk menguasai wilayah konserbasi tersebut mengakibatkan hak masyarakat menjadi terbelenggu. Pasalnya, mereka tidak bisa memanfaatkan lahan yang telah dimiliki. Banyak warga yang mengeluhkan ketidakpastian pengusaan pemerintah kota atas kawasan amangrove tersebut ke kalangan dewan.
“Hak rakyat dibelenggu, tidak boleh membangun atau melakukan aktifitas, sementara mereka mendapatkan tanah dengan cara membeli. Tidak ada upya Pemkot menguasai hanya menetapkan batas saja” kata anggota Fraksi Partai Democrat ini.
Di sisi lain, dengan ketidakpastian penguasaan kawasan lindung itu, dikhawatirkan rawan penyelewengan dalam menentukan Izin mendirikan bangunan IMB. Kalangan dewan meminta, soal kawasan mangrove segera ada solusi, dalam APBD 2014 diharapkan dianggrakan dana untuk membebaskan lahan yang telah dikuasai warga atau mendirikan pagar pembatas disekeliling hutan lindung itu.
“Jika tidak tahu pola penghitungan, aparat rawan bermain dalam menentukan IMB” terangnya. (K-4)