DPRD Surabaya Desak Pemkot Selesaikan RTRW

Tidak ada komentar 292 views

Surabaya, (DOC) – DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pro aktif terkait belum turunya persetujuan subtansial raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah pusat. Para wakil rakyat tersebut menilai, jika raperda RTRW tidak segera diselesaikan, berpotensi mengganggu beberapa proyek besar di Surabaya.

Wakil Ketua Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy menegaskan, keberadaan perda RTRW memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Surabaya.

“Saya pastikan jika RTRW tidak kunjung disahkan maka pembangunan di Surabaya akan mendek,” tegas Simon, Senin (8/10).

Menurut Simon, dari awal pembahasan perda rencana tata runag wilayah memang menjadi polemik antara pemerintah kota dengan para anggota dewan.  Dimana pemkot tetap ngotot mendesak pembahasan draff RTRW segera dituntaskan kendati sebagian anggota pansus kurang setuju lantaran tidak diakomodirnya PP 26 tahun 2008.

“Memang ketua DPRD dan walikota sudah menemui pemerintah tusat, tapi  saya belum tahu seperti apa hasilnya. Namun selaku wakil rakyat mendorong polemik ini sewgera tuntas,” ungkap legislator dari Partai Damai Sejahtera (PDS) ini.

Oleh karena itu, sebelum berakhirnya tahun 2012 ini dirinya berharap agar Raperda RTRW sudah disahkan. Sebab jika itu tidak terjadi, bisa dikatakan sebagai kegagalan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam memimpin Surabaya.

“Perlu dicatat RTRW Surabaya sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2007, dan akan sangat memalukan jika kota sebesar Surabaya tidak memiliki perda RTRW,” sindirnya.

Menurutnya, kunci dibalik tarik ulur RTRW Surabaya sebenarnya berada di tangan pemerintah kota. Sebab jika memang pemkot tidak menghendaki tol tengah kota dengan rute Aloha, Wonokromo dan Perak, sebagaimana rekomedasi pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur, maka hendaknya pemkot Surabaya memberikan solusinya.

Kabid Fisik dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Gde Dwija Wardhana, mengatakan, timnya terus berupaya menuntaskan pembahasan perda RTRW Surabaya yang baru supaya persetujuan substansial segera diberikan pusat.

“Pembahasan kami target selesai tanggal 10 ini (Oktober), selanjutnya tim langsung ke BKPRN menyampaikan hasil pembahasan. Yang pasti untuk jalan bebas hambatan, pemkot tetap pada pendirian semula, melewati Menanggal-Perak,” singkatnya. (K1/R9)