DPRD Surabaya Minta Videotron Warna Warni Dibongkar

 Featured, Hukum

Surabaya (DOC) –  Kalangan dewan meminta videotron yang dipasang  di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jl. Embong Malang segera dibongkar. Pasalnya, menurut Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erick Tahalele saat berada di ruang FKB, Senin (12/11) PT. Warna Warni Media selaku pemilik JPO sekaligus yang memasang  papan elektronik  tersebut telah diberikan peringatan oleh Satpol PP.” Setahu saya peringatan sudah tiga kali diberikan oleh satpol PP. Namun sampai hari ini belum bergerak”, ujarnya. Anggota Fraksi Partai Golkar ini justru mempertanyakan  dalih PT Warna Warni yang mengaku telah membayar pajak viedotron senilai Rp. 248 juta. Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusurannya Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya belum menerima pajak tersebut.”Katanya sudah bayar  sekitar Rp. 200 juta-an. Kepada siapa ? saya check di Dinas Pajak belum masuk.” Imbuhnya.

Erick yakin jika pajak telah dibayar Surat Izin Pemasangan Reklame (SIPR) keluar. Namun, ia tidak ingin berdebat soal boleh tidaknya videoron dipasang di JPO. Jika ingin reklame berdiri, menurutnya PT Warna warni harus mengajukan izin terlebih dahulu. “saya tak bilang di situ boleh tidak dipasang videotron. Tapi jika mau diterbitkan, izinnya harus diproses” jelasnya.

Anggota Komisi A yang membidangi masalah hukum dan pertanahan ini menengarai  ada permainan dalam pemasangan papan reklame elektronik tersebut. ”Aneh sekali, tiga kali peringatan  tapi selanjutnya tidak ada tindakan tegas” tegasnya. Erick menduga lambatnya mengeksekusi pelanggaran yang terjadi, karena terdapat oknum di eksekutif yang melakukan pembiaran. “Siapa yang berhak menertibkan  jika terjadi pelanggaran? Padahal sudah tiga kali diberi peringatan” pungkasnya. (K-4)