DPRD Surabaya Siap Panggil Dinsos

Tidak ada komentar 140 views

Surabaya, (DOC) – Kasus dugaan penyunatan dana bantuan untuk mucikari di Surabaya terus berlanjut. Dana yang seharusnya diterima sebesar Rp10 juta namun jadi Rp1 juta, itu berasal dari APBD Jatim. Kini, Komisi D DPRD Surabaya meminta kepada Kadinsos Surabaya Supomo untuk melakukan klarifikasi terhadap Dinsos Provinsi terkait pemberian dana terhadap mucikari.

Dari informasi, pemberian dana itu terkait upaya mantan mucikari yang sudah menutup usaha prostitusinya dan ingin hidup normal. Sebagai apresiasi dan membantu permodalan usaha mantan mucikari itu, sebanyak 22 mantan mucikari pemilik wisma pun mendapat bantuan Rp10 juta, sedangkan PSK mendapat bantuan Rp3 juta.

“ Jika tidak segera diklarifikasi, kami Komisi D yang membidangi ini akan memanggil kedua-duanya, yakni Dinsos Surabaya dan Dinsos Provinsi untuk mempertangungjawabkan ini,” kata anggota Komisi D Masduki Toha.

Alasan Masduki, program bantuan itu merupakan perbuatan mulia, tapi jika ada penyunatan, maka harus dicari sumber masalahnya. Jangan sampai hal baik seperti ini dikotori dengan tindakan tak terpuji.

Sementara ada pihak RW yang mengatakan jika dana itu memang belum ada. Menurut Subandi, Ketua RW 06 yang membagikan langsung uang Rp1 juta ke Mucikari mengakui bahwa dana Rp10 juta yang disebutkan itu memang tidak ada, karena masih merupakan pengajuan yang tidak direspon hingga akhir 2012.

Penjelasan anggota aktif Marinir TNI AL berpangkat Sersan Mayor ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Pemprov Jatim. Pihak pemprov menegaskan jumlah dana bantuan untuk para PSK dan mantan mucikari, tetap sama seperti yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Melalui Sekdaprov Jatim Rasiyo disebutkan jika  jumlah dana bantuan untuk PSK sebesar Rp3 juta dan mantan mucikari sebesar Rp9 juta sampai Rp10 juta.

Rasiyo pun berjanji akan lakukan pengecekan karena seharusnya dana yang diterima oleh mantan mucikari sebesar Rp9 juta – Rp10 juta, bukan Rp1 juta.(r4)