DPRD Surabaya Tak Pernah Tinjau Lokasi Dolly

Tidak ada komentar 186 views

Surabaya,(DOC) – Meski Wisnu Sakti Buana Wakil Walikota Surabaya telah menemui warga sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak guna menawari dana jaminan penghasilan dari APBD, tapi warga masih belum sepakat dan siap melakukan perlawanan dengan aksi demo penolakan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, seperti yang telah dilakukan kemarin oleh ratusan warga, PSK dan Mucikari.

Gejolak warga sekitar Lokalisasi Dolly dan Jarak, nampaknya masih belum menggerakkan nurani satupun anggota DPRD Surabaya, terutama dari Dapil IV periode 2009-2014.

Anggota dewan tersebut diantaranya, Ratih, Armuji, Mazlan Mansyur, Rusli Yusuf, Yayuk Puji Rahayu, Adies Kadir, Reni Astuti, Ine Listyani, dan Subiantoro.

Anggota front Pembela Lokalisasi (FPL) Udin mengaku kecewa terhadap sikap perwakilannya di lembaga legeslatif yang terkesan lepas tangan. Padahal kasus penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara telah menjadi polemik nasional.

“Saya juga heran, pada kemana mereka (dewan-red), atau jangan-jangan mereka sengaja bersikap tutup mata dan telinga, ini sangat mengecewakan kami sebagai masyarakat yang berhasil menhantarkan mereka duduk di kursi terhormat itu, kalau tau akhirnya akan seperti ini, kami tidak akan mengikuti proses Pileg, toh tidak ada gunanya bagi kami,” ucap Udin disela aksi demo di depan Kelurahan Putat Jaya, Senin,(19/5/2014) kemarin.

Menanggapi tuduhan tersebut, Reni Astuti, Anggota fraksi Keadilan Sejahtera menyatakan, persoalan yang tengah melilit warga sekitar Dolly dan Putat Jaya kini telah menjadi komoditas politik. sehingga sejumlah anggota DPRD Surabaya Dapil IV lebih memilih diam dan melakukan action di lembaga dewan.

“Saya sendiri mengakui jika belum pernah turun ke lapangan, tetapi saya juga punya jaringan yang ada di wialayah sana, tetapi mereka berada pada posisi mendukung penutupan, dan sampai saat ini masih terjalin komunikasi interkatif terkait wacana itu, namun karena pertimbangan politis, saya tidak ingin masuk dalam putaran itu, karena saya melihat telah dijadikan komoditas politik oleh sebagian orang,” bantahnya, Selasa(20/5/2014).

Tak jauh berbeda dengan pernyataan anggota Dewan lainnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Masduqi Thoha. Menurut anggota Komisi D ini, selama ini Pemkot tidak pernah mengajak koordinasi dewan untuk melaksanakan program penutupan Gang Dolly dan Jarak.

“Kami merasa dari awal tidak pernah diajak koordinasi dengan SKPD sebagai stakeholder, yang mengadu kesini (ruang dewan-red) memang banyak, kami minta pemkot Surabaya menyelesaikan dulu persoalan yang masih timbul di sejumlah lokalisasi, karena terbukti penutupan lokalisasi ini tidak tuntas dan sehingga mereka masih menjalankan aktifitasnya, pasca penutupan,” kata Masduki Toha.(r7)